JAYAPURA, tabloidnusantara. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat kelembagaan adat dengan menjadikan para kepala suku sebagai fondasi utama di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Meki Nawipa saat memimpin agenda coffee morning dan rapat koordinasi bersama delapan kepala suku se-Provinsi Papua Tengah di Ruang Rapat Gubernur, Nabire/Jayapura, Selasa (22/9). Pertemuan strategis ini difokuskan pada pemetaan suku, penetapan wilayah ulayat, serta penataan aturan adat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua dan UUD 1945.
“Pemerintah, agama, dan adat adalah tiga pilar yang tidak dapat dipisahkan. Jika ketiga elemen ini kuat dan saling mengisi, stabilitas sosial serta pembangunan di Papua Tengah akan semakin kokoh. Kepala suku jangan hanya menjadi simbol, melainkan wajib memiliki peran nyata dalam menjaga wilayah adat dan memelihara kedamaian masyarakatnya,” tegas Gubernur Meki Nawipa.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Papua Tengah mendorong pendaftaran serta pemetaan resmi wilayah suku guna memperjelas batas administrasi dan meminimalisasi potensi konflik antarwarga melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Peraturan Gubernur (Pergub).
Gubernur Nawipa juga mengimbau jajaran lembaga adat untuk meninjau kembali tradisi-tradisi yang dinilai terlalu membebani ekonomi masyarakat, seperti tingginya besaran denda adat (bayar kepala), sembari tetap melestarikan nilai-nilai kebudayaan luhur asli Papua Tengah.