VANUATU, “tabloidnusantara.com” – Hampir seluruh anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) selama ini mendukung kemerdekaan Papua Barat. Pemerintah Vanuatu pernah langsung menyinggung Indonesia dalam sidang PBB Tahun 2021.
Pemerintah Tuvalu menuntut Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki pelanggaran HAM di Papua Barat, bahkan Pemerintahan Tuvalu mengajak negara Australia dan Selandia Baru turut serta dalam tuntutannya. Pemerintah Nauru berkomitmen untuk terus mendukung kemerdekaan Papua. bahkan Presiden Nauru, Baron Waqa, menyampaikan pada perayaan 50 Tahun kemerdekaan Nauru terkait dukungan sepenuhnya atas kemakmuran Papua dan Papua Barat.
Begitu juga Kepulauan Solomon sangat mendukung kemerdekaan Papua, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Hon Manasseh Sogavare berjanji untuk mengupayakan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) bergabung dalam Pacific Island Forum dan kini dinyatakan masuk kedalam keanggotaan MSG sebgai pengamat.
READ ALSO : APARAT JAMIN KEAMANAN OKSIBIL, TRIGANA AIR LANGSUNG MENGUDARA
READ ALSO : BERESIKO HAMBAT PEMBANGUNAN PAPUA, APARAT KOMITMEN TUMPAS KSTP
Pernyataan negara-negara MSG mendukung kemerdekaan Papua Barat kini berbalik, mereka tidak lagi mau memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat di meja internasional dengan alasan banyaknya pelanggran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Organisasi-organisasi Kemerdekaan Papua.
Perdana Menteri (PM) Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan bahwa negara yang tergabung dalam MSG sudah sepakat tidak memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia.
Sogavare telah mengklarifikasi mengapa dia tidak membicarakan kemerdekaan Papua Barat atau West Papua di Majelis Umum PBB sekembalinya ke Honiara dari New York pada hari Rabu, 27/9/2023. MSG sepakat untuk tidak memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua Barat dalam pertemuan terakhirnya.
Manasseh Sogavare menambahkan bahwa upaya mencapai kemerdekaan di tingkat MSG secara historis telah menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang tidak perlu terhadap masyarakat Papua Barat, karena hal ini terkait erat dengan gerakan kemerdekaan.
READ ALSO : KAPOLDA PAPUA : PILOT SUSI AIR DALAM KONDISI SEHAT