JAKARTA, TabloidNusantara — Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan implementasi politik luar negeri bebas aktif Indonesia di tengah meningkatnya dinamika dan ketegangan geopolitik global.
Menurut Sugiono, perkembangan situasi internasional saat ini menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam menjaga stabilitas dan mendorong perdamaian dunia. Karena itu, pemerintah menjalankan strategi diplomasi yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya menciptakan ketertiban global.
“Terkait dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi saat ini, kita tidak bisa mengikuti jalur-jalur konvensional karena situasinya juga tidak biasa. Dan ini amat mengundang Indonesia ingin terlibat dalam upaya perdamaian dan ketertiban dunia secara proaktif,” kata Sugiono, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo juga sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
Menurut Sugiono, kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional maupun pertemuan bilateral menjadi langkah penting untuk memperkuat posisi dan pengaruh Indonesia di tingkat global.
Selain itu, kunjungan kenegaraan Presiden juga mencerminkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang tidak berpihak kepada blok atau negara tertentu. Dalam pelaksanaannya, Indonesia terus membangun hubungan persahabatan dan kemitraan dengan berbagai negara di dunia.
“Jadi implementasinya atau konsekuensinya dari ini adalah kita harus hadir di banyak tempat. Kita harus berkawan dengan semuanya,” ujar Sugiono.
Meski demikian, Sugiono menegaskan seluruh agenda kunjungan kenegaraan Presiden dilakukan secara terukur dan melalui perencanaan yang matang. Setiap kunjungan didahului dengan persiapan diplomatik yang mempertimbangkan berbagai prioritas nasional dan isu strategis yang akan dibahas.
“Jadi Presiden menentukan, kita kasih saran mengenai substansi-substansi dan prioritas yang perlu dibahas,” tuturnya.
Pemerintah berharap langkah diplomasi aktif yang dijalankan Indonesia dapat memperkuat posisi negara di tengah perubahan tatanan global sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas di berbagai sektor strategis.