JAKARTA, tabloidnusantara, Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis disambut DPR. Tapi ada syaratnya: pengawasan harus diperketat, dan dapur yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberi toleransi.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG harus dikawal ketat dari awal sampai akhir. Ia meminta perbaikan SOP dilakukan terus menerus, terutama pada aspek keamanan dan kualitas makanan.
“Perbaikan ketat pada SOP operasional dapur harus terus dikawal. Evaluasi terutama menyangkut kualitas makanan sesuai standar aman. Untuk itu, dapur-dapur yang tidak standar harus dievaluasi dan, bila perlu, ditutup,” ujar Putih Sari kepada wartawan, Sabtu (15/8).
Menurutnya, transparansi adalah kunci. Pemerintah perlu membangun sistem pemantauan secara real time, mulai dari pemilihan bahan baku yang melibatkan UMKM, hingga proses memasak di dapur. Selain itu, kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS tidak boleh ditawar. Pengawasan distribusi juga harus diperkuat agar risiko keamanan pangan bisa dicegah sejak dini.
Putih Sari juga menyorot tata kelola Badan Gizi Nasional. Ia mendorong penguatan struktur organisasi BGN agar penyelenggaraan MBG benar-benar berjalan sesuai prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, patuh aturan, dan bebas dari praktik KKN.
Di sisi lain, ia mengapresiasi keputusan pemerintah meneruskan program ini. Bagi Putih Sari, MBG punya dua peran penting sekaligus. Program ini menjamin kecukupan gizi puluhan juta anak Indonesia dan membantu mengatasi malnutrisi. Sekaligus, MBG bisa menggerakkan ekonomi daerah karena menyerap produk dari UMKM, petani, dan peternak lokal.
Namun kritik juga datang dari internal Komisi IX. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai pengawasan MBG selama ini masih lemah. Fokus pemerintah disebut terlalu besar pada pendirian SPPG, tapi minim kontrol di lapangan.
“Sejak awal program ini hanya fokus pendirian SPPG tapi lemah dalam kontrol, sehingga tidak saja mubazir karena banyak yang tidak dimakan, negara rugi karena target tidak tercapai,” kata Irma, Sabtu (15/8).
Ia mendorong adanya pembenahan menyeluruh. Tata kelola harus diperbaiki, SDM dievaluasi, dan anggaran ditata ulang agar selaras antara dana yang keluar, manfaat yang dirasakan masyarakat, dan target yang dicanangkan Presiden.
Irma tetap mendukung MBG berlanjut. Ia menyebut program ini sebagai program utama Presiden Prabowo yang dampaknya langsung dirasakan pelajar hingga ibu hamil. Tapi ia mengingatkan ada risiko sosial jika penutupan dapur dilakukan sembarangan.
“Harus dipahami juga jika program ini melibatkan modal masyarakat dalam penyediaan dapur atau SPPG. Jika ditutup berapa kerugian masyarakat yang sudah joint dan belum balik modal, boro-boro untung, yang harus ditanggung pemerintah?” ujarnya.
Dengan dukungan yang tetap mengalir dan kritik yang menguat, arah MBG ke depan jelas: lanjut, tapi dengan standar lebih tinggi dan pengawasan yang tidak kendor.