JAKARTA, tabloidnusantara. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan penegakan hukum atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia kini mengerucut kepada korporasi.
“Korporasi sedang kami periksa. Ini sedang dalam proses penyidikan, nanti kalau sudah kami tetapkan akan diekspos oleh Pak Kabareskrim,” ucap Suyudi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/10/2026
Ia menjelaskan, Polri saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap 97 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla, di mana sebanyak 92 LP sudah naik ke tahap penyidikan.
Selain penegakan hukum, Polri juga mengoptimalkan dukungan operasional untuk membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah.
Kapolri menyebut evaluasi terus dilakukan guna memperkuat langkah penanganan, termasuk dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada meliputi personel dan peralatan yang dapat menjangkau titik api di medan suli
“Kami menguatkan operasi di kewilayahan untuk memadamkan api dengan berbagai cara, termasuk penggunaan X-Fire, kemudian dengan menggunakan motor trail, ATV, untuk bisa tembus ke wilayah-wilayah, daerah yang menjadi titik api,” ujarny
Sebelumnya, Kapolri dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin telah membahas penanganan perkara karhutla dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (14/10).
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengungkapkan kedua lembaga sepakat pentingnya koordinasi penanganan perkara karhutla sejak tahap penyidikan hingga penuntutan agar proses hukum dapat menghasilkan putusan yang berdampak bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman pun menekankan lima prioritas penanganan karhutla di Sumatera Selatan, mulai dari percepatan pemadaman, penguatan operasi terpadu, pencegahan, pengawasan perusahaan hingga penegakan hukum.
“Lima prioritas tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla, terutama di wilayah gambut dan daerah yang sulit dijangkau,” kata Dudung usai Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di Palembang, Rabu (14/10).
Dalam memperkuat penegakan hukum, pihaknya memastikan proses akan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti tanpa tebang pilih terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup hingga 15 September 2026, sebanyak 12 badan usaha telah disegel dengan luas lahan mencapai 3.004 hektare.