TANA TORAJA, tabloidnusantara. Ratusan siswa dan guru SMP di Tana Toraja dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis. Mereka mengeluh mual, muntah, pusing hingga diare. Data terakhir dari Satgas MBG mencatat korban terus bertambah dan tersebar di RS Sinar Kasih, RSUD Lakipadada, RS Fatima, serta tiga puskesmas di wilayah Makale.
Menu yang disajikan SPPG Makale Batupapan 1 pada Kamis itu terdiri dari ayam kuning, tempe tepung, tumis labu siam wortel jagung dan buah melon. Beberapa jam setelah disantap, ruang perawatan mulai penuh. Ada yang rawat inap, ada yang dipulangkan karena kondisinya membaik.
Di tengah duka orang tua, publik justru mendengar pembelaan yang dingin dari pihak penyelenggara.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Tana Toraja, perwakilan Yayasan Magnolia Champaca Virginiana selaku mitra SPPG, Louice Cristiana, tidak menunjukkan nada menyesal. Ia berulang kali menekankan bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai SOP. Ada pendataan alergi, ada PIC sekolah yang mencium dan mencicipi makanan, ada relawan yang disebut disiplin tinggi.
Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang membuat ruangan RDP mendidih.
“Ada berbagai informasi yang katanya mau makan sudah busuk, kalau sudah tahu bau, kenapa dimakan?” ucap Louice.
Pertanyaan itu seolah memindahkan seluruh tanggung jawab dari dapur ke tangan anak-anak. Seolah yang salah bukan makanan yang sampai ke sekolah dalam kondisi meragukan, melainkan keberanian siswa yang tetap memakannya karena lapar dan karena itu adalah jatah yang sudah diantar ke meja mereka.
Padahal, program MBG datang dengan janji negara. Anak-anak datang ke sekolah membawa harapan mendapat asupan layak. Mereka tidak dilatih menjadi ahli pangan untuk membedakan bau busuk yang berbahaya atau tidak. Mereka percaya makanan yang disajikan orang dewasa sudah aman.
Louice menutup pernyataannya dengan permohonan maaf. Namun maaf itu tenggelam oleh dalih. “Kami sangat memahami kondisi ini, kami ini betul-betul di luar kendali kami makanya kami siap salah, siap memperbaiki,” katanya. Ia juga meminta agar kejadian ini jangan dijadikan ajang saling mencari kesalahan.
Pernyataan itu terasa hampa bagi orang tua yang semalaman berjaga di IGD. Bagaimana mungkin tragedi yang menimpa 173 orang disebut di luar kendali, sementara proses memasak, mengemas, dan mendistribusikan berada di tangan mereka.
DPRD Tana Toraja merespons dengan nada tegas. Dalam kesimpulan RDP, dewan meminta operasional SPPG Makale Batupapan 1 dihentikan sementara menunggu hasil uji laboratorium di Makassar. Dewan juga mendorong perubahan bentuk penyaluran MBG agar tidak langsung merugikan penerima manfaat, serta evaluasi total dari hulu ke hilir. Biaya pengobatan yang tidak ditanggung BPJS juga diminta menjadi tanggung jawab KPPG, BGN, dan SPPG.
Lebih dari itu, dewan menyorot aspek psikologis anak dan guru yang kini trauma. Kepercayaan mereka pada makanan sekolah runtuh dalam sehari.
Kasus ini bukan sekadar soal ayam yang basi atau sayur yang basi. Ini soal empati yang hilang. Ketika lembaga yang diberi mandat memberi gizi justru menolak mengakui kesalahan dan malah menyudutkan korban, maka yang rusak bukan hanya perut anak-anak, tetapi juga kepercayaan publik pada program negara.
Hingga kini sampel makanan, muntahan, dan air masih diperiksa di laboratorium. Polisi dan Dinas Kesehatan diminta mempercepat prosesnya. Sementara itu, orang tua masih menunggu kepastian. Bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi juga jaminan bahwa besok, ketika bel sekolah berbunyi, piring yang dihidangkan tidak lagi membawa racun dan tidak lagi membawa alasan.