JAKARTA, tabloidnusantara. Pemerintah kini sibuk menghitung ulang. Sejak harga Pertamax naik pada 10 Juni lalu, masyarakat ramai-ramai beralih ke Pertalite. Lonjakan itu membuat konsumsi BBM subsidi diproyeksikan melampaui kuota yang sudah ditetapkan dalam APBN 2026.
“Kami tetap menghitung potensi kelebihannya berapa,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Senayan, Senin (31/8).
Efek domino itu dimulai saat Pertamax naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Harga itu kemudian dikoreksi turun menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus. Perpindahan konsumen langsung terasa di SPBU.
Data BPH Migas mencatat sebelum kenaikan, rata-rata penyaluran Pertalite berada di angka 75.795 kiloliter per hari. Pada 10 Juni konsumsi naik jadi 82.760 kiloliter per hari atau tumbuh 9,19 persen. Puncaknya terjadi pada Juli 2026 dengan 85.589 kiloliter per hari, naik 12,92 persen. Memasuki Agustus, angkanya turun tipis ke 84.368 kiloliter per hari seiring koreksi harga Pertamax.
“Ini agak sedikit menurun karena harga Pertamax juga ada koreksi. Sehingga konsumsi Pertalite juga turun,” jelas Kepala BPH Migas Wahyudi Anas. Meski turun, jumlahnya tetap jauh di atas kondisi normal sebelum harga Pertamax naik.
Di tengah tekanan itu, Bahlil memastikan harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter sampai Desember 2026. “Apa pun yang terjadi, harga BBM subsidi tidak akan kami naikkan sampai Desember 2026, sambil kita lihat perkembangan global,” tegasnya. Sementara harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax akan tetap mengikuti harga pasar dunia.
Pemerintah kini menghitung berapa tambahan kuota dan anggaran yang harus disiapkan agar subsidi tidak jebol di tengah tahun. Jika tren ini berlanjut, beban APBN untuk subsidi energi dipastikan akan semakin besar.
Intinya sederhana. Pertamax mahal membuat orang lari ke Pertalite, kuota subsidi jadi mepet, dan negara harus menyiapkan dana tambahan. Tapi untuk harga di pom bensin, Pertalite Rp10.000 tetap dijaga sampai akhir tahun.