WAMENA, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan realisasi pembangunan 2.200 unit rumah layak huni bagi masyarakat di delapan kabupaten se-Provinsi Papua Pegunungan. Program strategis nasional ini didukung penuh oleh alokasi anggaran pusat sebesar Rp1,529 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Kepastian tersebut mengemuka usai Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, serta Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Jumat (2/10).
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas komitmen nyata pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan hunian yang aman, sehat, dan bermartabat di kawasan pegunungan tengah Papua.
“Atas nama seluruh masyarakat penerima manfaat di Papua Pegunungan, kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan 2.200 unit rumah ini sangat mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Pemprov Papua Pegunungan mendorong agar masyarakat lokal atau Orang Asli Papua (OAP) dilibatkan secara aktif dalam proses konstruksi, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat,” ujar Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, di Wamena, Jumat (2/10).
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, menekankan pentingnya eksekusi program yang cepat, tepat sasaran, serta mematuhi tata kelola administrasi dan aturan hukum yang berlaku. Pihaknya berkoordinasi erat dengan Kemendagri, Bappenas, serta Pemprov Papua Pegunungan untuk merampungkan payung regulasi dan kesiapan lahan teknis dari perencanaan hingga tahap konstruksi.
Program pembangunan perumahan ini dirancang tidak hanya untuk menyelesaikan kesenjangan hunian (backlog), tetapi juga menjadi bagian dari upaya integrasi pengentasan kemiskinan ekstrem, penataan kawasan pemukiman inklusif, serta penyediaan lapangan kerja berbasis komunitas di wilayah Papua Pegunungan.