JAKARTA, tabloidnusantara. Modus perdagangan orang berkedok lowongan kerja luar negeri kembali terbongkar. Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus tentara bayaran Rusia ternyata bukan hanya warga sipil, tetapi juga mantan anggota TNI dan Polri.
“Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri,” kata Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Nurul mengungkapkan bahwa korban TPPO tidak ditawari secara eksplisit sebagai tentara bayaran, tetapi untuk pekerjaan lain, seperti pekerja logistik.
Kasubdit 3 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang mengungkapkan modus dalam laporan polisi (LP) yang ditangani Polres Bogor. Dalam LP tersebut, terdapat dua tersangka, satu DPO, dan 22 korban.
Ia mengatakan, para korban ditawari bekerja melalui iklan di media sosial dengan ajakan berbagai macam pekerjaan pada negara berbeda. Gaji yang ditawarkan juga bernilai besar.
Para korban yang mengisi tautan pendaftaran akan dihubungi serta dijemput oleh pelaku. Pada saat itu, korban baru diberi tahu akan menjadi tentara bayaran Rusia.
“(Dijemput) untuk ke titik tempat mereka diberitahukan bahwa pekerjaan yang ditawarkan sebenarnya adalah menjadi tentara bayaran di Rusia,” katanya.
Ia mengungkapkan apabila korban setuju maka mereka akan menandatangani perjanjian keberangkatan.
Apabila korban menolak atau meminta dipulangkan, maka mereka diwajibkan mengganti biaya transportasi ke daerah asal mereka masing-masing.
Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) PPA-PPO Bareskrim Polri bersama Dirres PPA PPO Polda jajaran menangani lima laporan polisi (LP) untuk perkara TPPO dengan modus menjadi tentara bayaran Rusia. Dari lima LP tersebut, telah ditetapkan 13 tersangka dan terdapat 58 korban.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk mengantisipasi rekrutmen tentara bayaran Rusia berkedok lowongan pekerjaan di luar negeri.
Pola ini jelas: iming-iming gaji besar di media sosial, jemputan yang terasa profesional, lalu jebakan di titik akhir. Korban yang menolak justru ditekan dengan tagihan biaya transportasi.
Ini bukan sekadar penipuan kerja. Ini perdagangan manusia yang mengirim warga Indonesia ke medan perang negara lain, tanpa perlindungan, tanpa kepastian pulang hidup-hidup.
Jika ada tawaran kerja luar negeri bergaji fantastis tanpa proses resmi, tanpa perusahaan jelas, dan hanya lewat link media sosial, itu patut dicurigai sebagai jebakan TPPO.