JAKARTA, tabloidnusantara. Badan Gizi Nasional akhirnya memutus rantai tanggung jawab. Setelah ratusan santri Pondok Pesantren MA dan MTs Manbaul Hikam di Tanggulangin keracunan Makan Bergizi Gratis, BGN menjatuhkan sanksi terberatnya: menghentikan operasional SPPG Talangangin Kalitengah selama 30 hari dan mengusulkan pencopotan kepala satuan tersebut.
Keputusan itu disampaikan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana dalam keterangan pers Rabu kemarin. Ia tidak menutup-nutupi skala dampaknya. Dari dapur SPPG yang sama, sebanyak 512 orang dinyatakan terpapar.
Sebagian besar sudah bisa pulang setelah dinyatakan sembuh, namun puluhan lainnya masih terbaring di rumah sakit dan ratusan lainnya masih harus diobservasi untuk memastikan tidak ada komplikasi lanjutan.
“Ini bukan angka kecil. Ini anak-anak kita,” ujar Ketut. Ia menegaskan fokus utama BGN saat ini adalah menyelamatkan dan memulihkan kesehatan para korban yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit.
BGN tidak bekerja sendiri. Investigasi penyebab keracunan dilakukan bersama Dinas Kesehatan, dan hasilnya akan dibuka ke publik setelah rampung. Di saat yang sama, pimpinan BGN Sudaryono disebut telah berkomunikasi intensif dengan kepala daerah dan pengasuh Ponpes Manbaul Hikam untuk mengawal penanganan di lapangan.
Langkah suspend dan usulan copot kepala SPPG menjadi sinyal bahwa BGN mulai menanggalkan pendekatan normatif. Selama ini kritik terhadap MBG banyak mengarah pada lemahnya pengawasan mutu di tingkat satuan pelayanan. Dengan membekukan operasional dan mengganti nakhoda SPPG Talangangin Kalitengah, BGN ingin menunjukkan bahwa kelalaian akan ada konsekuensinya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga turun langsung. Wakil Gubernur Emil Dardak meninjau RSUD Notopuro Sidoarjo dan memastikan setiap pasien mendapat penanganan sesuai kondisi, bukan dengan prosedur seragam. Rumah sakit masih siaga penuh karena proses pemulihan belum selesai.
Kasus di Sidoarjo ini memaksa semua pihak melihat ulang bagaimana MBG dijalankan di lapangan. Program dengan misi besar tidak bisa ditopang oleh sistem yang rapuh di hilir. Pembekuan SPPG dan pencopotan kepala menjadi langkah awal. Pertanyaannya kini: apakah evaluasi ini akan berhenti di satu titik, atau menjadi pintu untuk membongkar persoalan yang lebih luas di rantai MBG nasional.