BALIKPAPAN, tabloidnusantara. Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Balikpapan untuk mendapatkan BBM bersubsidi kembali menjadi sorotan. Warga masih harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi Pertalite, sementara jumlah titik layanan dinilai jauh dari cukup untuk menopang kebutuhan kota minyak ini.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah menyebut persoalan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak bisa lagi ditoleransi. Dari total SPBU yang beroperasi di Balikpapan, hanya sebagian kecil yang ditunjuk melayani BBM bersubsidi.
Kondisi itu membuat beban menumpuk di lima titik saja, sehingga antrean mengular hampir setiap hari. Perbandingan dengan Samarinda yang memiliki jumlah SPBU dua kali lipat namun tetap mengalami antrean pun disebut Fauzi sebagai bukti bahwa masalahnya bukan hanya soal jumlah, melainkan distribusi dan kuota.
Untuk memutus rantai panjang itu, Komisi II bersama bagian aset Pemerintah Kota Balikpapan telah mendorong Pertamina Patra Niaga agar segera membangun SPBU baru. Usulan tersebut, kata Fauzi, sudah mendapat lampu hijau dari Pertamina dan akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat.
Dua lokasi prioritas yang direkomendasikan berada di Kawasan Alam Baru, Balikpapan Barat dan Kilometer 23, Balikpapan Utara. Kedua lahan tersebut merupakan aset pemerintah daerah dan dipilih karena dinilai strategis sekaligus tidak akan memicu kemacetan baru di jam sibuk.
Selain SPBU konvensional, DPRD juga menawarkan pembangunan SPBU modular dengan kebutuhan lahan yang jauh lebih kecil. Skema ini sengaja diusulkan agar bisa cepat beroperasi dan menjangkau titik-titik padat kendaraan roda dua.
Pemerintah Kota disebut telah menyiapkan sekitar sepuluh titik aset yang siap dikerjasamakan untuk model ini. Menurut Fauzi, SPBU modular cocok untuk mengurai kepadatan motor, sementara kendaraan besar tetap diarahkan ke SPBU berkapasitas luas agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Di sisi lain, persoalan kuota juga menjadi pekerjaan rumah besar. Pengajuan Pertalite untuk Balikpapan jauh dari kata cukup. Dari usulan yang diajukan, hanya sekitar sepertiganya yang disetujui.
Kesenjangan besar antara kebutuhan riil masyarakat dan alokasi yang turun inilah yang membuat antrean tidak pernah benar-benar hilang meski titik layanan ditambah. Komisi II menyatakan akan mengawal langsung persoalan ini ke BPH Migas untuk meminta penjelasan dan evaluasi ulang.
Langkah menambah SPBU sekaligus mengawal kuota, menurut DPRD, adalah dua sisi mata uang yang harus jalan beriringan. Tanpa penambahan titik layanan, distribusi akan tetap tersendat. Tanpa penyesuaian kuota, SPBU baru pun hanya akan kehabisan stok lebih cepat.
Bagi warga Balikpapan, janji tindak lanjut dari Pertamina dan kesiapan lahan dari Pemkot menjadi harapan baru. Tapi hingga SPBU tambahan benar-benar berdiri dan kuota disesuaikan, antrean panjang di bawah terik matahari tampaknya masih akan menjadi pemandangan sehari-hari di kota ini.