JAKARTA, tabloidnusantara. Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menyiapkan program Bangun Beranda Negeri untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Program ini diarahkan untuk menghimpun kebutuhan pembangunan di daerah sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BNPPDT, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam pengarahan secara daring bersama para Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Senin (2/11).
Maruli menjelaskan, program Bangun Beranda Negeri akan mencakup pendataan kebutuhan infrastruktur dasar, antara lain pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, serta fasilitas penunjang lainnya.
“Tadi kami diskusi bahwa nanti BNPPDT ini punya program Bangun Beranda Negeri. Jadi, didata di daerah-daerah itu perlu jembatan berapa, perlu air bersih berapa, perlu apa kira-kira fasilitas lain yang bisa kita kerjakan bersama,” ujar Maruli dalam keterangannya, Senin (2/11/2026).
Selain menyiapkan program tersebut, BNPPDT juga mengidentifikasi sejumlah persoalan fasilitas di kawasan perbatasan yang dinilai dapat segera diselesaikan. Maruli meminta jajarannya menindaklanjuti berbagai kendala yang tidak memerlukan penanganan kompleks agar pelaksanaannya dapat dimulai pada tahun depan.
“Banyak hal tadi yang saya kira bisa segera kita selesaikan. Permasalahan-permasalahan yang saya kira tidak terlalu rumit, ya. Masalah fasilitas-fasilitas dan lain sebagainya, mudah-mudahan di tahun depan kita bisa segera eksekusi,” kata Maruli.
Di luar kebutuhan infrastruktur, pengelolaan sampah dan ketersediaan listrik turut menjadi perhatian BNPPDT. Maruli menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aspek legalitas penggunaan insinerator sebagai salah satu alternatif penanganan sampah di kawasan perbatasan.
Maruli juga menegaskan bahwa perubahan nomenklatur BNPP menjadi BNPPDT membawa perluasan cakupan tugas dan tanggung jawab lembaga. Pengelolaan kawasan perbatasan kini tidak hanya berfokus pada operasional PLBN, tetapi juga mencakup pembangunan wilayah dan pengembangan daerah terpencil.
Sejalan dengan perluasan tugas tersebut, BNPPDT perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Maruli secara khusus meminta seluruh Kepala PLBN menjalin koordinasi dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) di wilayah masing-masing.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi persoalan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan sesuai kebutuhan kawasan perbatasan.
Melalui program Bangun Beranda Negeri, BNPPDT menyiapkan langkah identifikasi kebutuhan pembangunan yang lebih terarah, mulai dari infrastruktur dasar hingga fasilitas pendukung masyarakat.
Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.