BOGOR, tabloidnusantara. Dugaan tindakan represif terhadap jurnalis kembali menjadi sorotan. Seorang videografer Metropolitan mengaku ditangkap oknum aparat kepolisian berpakaian sipil saat meliput aksi demonstrasi di Kota Bogor, meski telah menunjukkan identitas pers dan menegaskan sedang menjalankan tugas jurnalistik.
Tak hanya itu, videografer tersebut juga mengaku mengalami pengambilan kartu identitas pers serta mendapat tekanan untuk menghapus rekaman yang memperlihatkan dugaan pemukulan terhadap massa aksi mahasiswa.
Atas kejadian tersebut, Metropolitan mendesak kepolisian melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Senior Manager Produksi dan Konten Metropolitan, M Indra, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Ia menilai dugaan tindakan terhadap videografer itu merupakan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi dari institusi kepolisian.
“Kami menyesalkan tindakan yang dialami videografer kami saat menjalankan tugas peliputan. Yang bersangkutan telah menyatakan dirinya sebagai wartawan dan menunjukkan identitas pers. Karena itu, peristiwa ini harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Menurut Indra, jurnalis yang menjalankan tugas secara profesional seharusnya mendapat perlindungan dan ruang untuk bekerja, bukan justru menghadapi intimidasi maupun tindakan represif di lapangan.
Ia menegaskan, peliputan demonstrasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai peristiwa yang berlangsung di ruang publik. Karena itu, keberadaan wartawan tidak semestinya dipandang sebagai penghalang dalam pengamanan aksi.
“Wartawan datang untuk menjalankan tugas jurnalistik dan menyampaikan fakta kepada masyarakat. Keselamatan jurnalis serta penghormatan terhadap kebebasan pers harus menjadi perhatian semua pihak, termasuk aparat yang bertugas mengamankan demonstrasi,” tegasnya.
Diduga Ditekan Hapus Rekaman
Metropolitan juga menyoroti pengakuan videografer terkait dugaan tekanan untuk menghapus rekaman yang memperlihatkan pemukulan terhadap massa aksi mahasiswa.
Berdasarkan keterangan yang diterima pihak media, seorang pria berpakaian sipil diduga meminta videografer menghapus video tersebut dengan alasan menjaga citra institusi. Namun, videografer mengaku tidak sempat menghapus rekaman yang dimaksud.
Indra menilai dugaan permintaan penghapusan rekaman itu perlu ditelusuri secara objektif, termasuk mengidentifikasi pihak yang terlibat dan alasan di balik tindakan tersebut.
“Jika benar ada tekanan untuk menghapus rekaman jurnalistik, hal itu tidak bisa dianggap sepele. Rekaman yang diperoleh wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak semestinya dihapus melalui intimidasi atau tekanan,” ungkapnya.
Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi perlu diperiksa secara terbuka agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih luas, terutama terkait perlindungan kerja jurnalistik dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Desak Pemeriksaan Menyeluruh
Metropolitan mendesak kepolisian mengusut dugaan penangkapan videografer, pengambilan kartu identitas pers, serta permintaan penghapusan rekaman tersebut. Pihaknya juga meminta identitas dan peran orang-orang yang terlibat ditelusuri agar peristiwa itu dapat dijelaskan secara terang.
“Kami meminta kepolisian mengusut kejadian ini secara objektif. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang melakukan penangkapan, mengapa identitas pers diambil, dan apa dasar permintaan penghapusan rekaman tersebut,” katanya.
Indra mengingatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Karena itu, pengamanan demonstrasi tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi wartawan yang menjalankan tugas peliputan secara profesional.
Metropolitan berharap kejadian serupa tidak kembali dialami jurnalis lain, baik dari medianya maupun perusahaan pers lainnya. Pengamanan demonstrasi, menurutnya, harus tetap memperhatikan keselamatan wartawan dan menghormati kemerdekaan pers.
“Kebebasan pers bukan hanya menyangkut kepentingan wartawan atau perusahaan media, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai tindakan represif terhadap jurnalis justru menghalangi publik mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” pungkasnya.