PAPUA, tabloidnusantara. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Papua kembali menyoroti ancaman serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Citra satelit Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) memperlihatkan wilayah Papua bagian selatan diselimuti asap tebal, sementara emisi karbon akibat kebakaran di wilayah Indonesia dilaporkan melampaui 35 megaton.
Rekaman instrumen Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) pada satelit NOAA-20 yang diambil pada 11 Oktober 2026 dipublikasikan NASA dalam artikel bertajuk Fires Char New Guinea. Citra tersebut memperlihatkan luasnya dampak kebakaran di Pulau Papua, yang mencakup wilayah Indonesia dan Papua Nugini.
Temuan itu memperkuat kekhawatiran bahwa karhutla bukan sekadar persoalan lahan terbakar, melainkan ancaman yang menjalar ke kualitas udara, kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.
Robert Field, ilmuwan peneliti di NASA Goddard Institute for Space Studies dan Universitas Columbia, menggambarkan kondisi tersebut sebagai situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, sebagian asap dapat terangkat ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi, tetapi banyak pula yang bertahan dekat permukaan dan memperburuk kualitas udara.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dampak kebakaran tidak berhenti di lokasi api. Asap dapat menyebar melintasi wilayah, mengganggu aktivitas warga, dan meningkatkan risiko paparan polusi, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan.
Emisi karbon meningkat, tekanan terhadap hutan makin nyata
Data Global Fire Emissions Database (GFED) yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan kebakaran di Papua Nugini telah melepaskan hampir 32 megaton karbon hingga 17 Oktober 2026. Ilmuwan kebakaran dari Universitas Wageningen, Guido van der Werf, menilai angka itu berpotensi menjadi yang tertinggi dalam catatan emisi kebakaran di negara tersebut.
Sementara itu, emisi karbon akibat kebakaran di wilayah Papua Indonesia dilaporkan melampaui 35 megaton, menjadikannya salah satu periode emisi kebakaran terbesar setelah 2015 dan 1998.
Angka-angka tersebut menggambarkan besarnya karbon yang dilepaskan ke atmosfer ketika vegetasi dan bahan organik terbakar. Namun, emisi karbon bukan satu-satunya persoalan. Hilangnya tutupan hutan juga mengancam habitat satwa, merusak sumber pangan masyarakat adat, serta mengganggu fungsi ekosistem yang menopang kehidupan di Papua.
Fenomena El Niño turut memperparah risiko kebakaran dengan menciptakan kondisi lebih kering di sejumlah wilayah. Di kawasan Trans-Fly, Papua Nugini bagian selatan, dilaporkan terjadi sekitar 90 hari berturut-turut tanpa hujan.
Meski demikian, kondisi iklim tidak menjelaskan seluruh penyebab kebakaran. Para peneliti juga menyoroti aktivitas manusia, termasuk pembakaran lahan pertanian, pemeliharaan padang penggembalaan, pembukaan hutan, dan perburuan, yang dapat memicu atau memperluas kebakaran ketika vegetasi mengering.
Deforestasi menambah kerentanan Papua
Tekanan terhadap hutan Papua juga terlihat dari data Global Forest Watch (GFW). Wilayah Papua Indonesia dilaporkan kehilangan sekitar 27.000 hektare hutan primer pada 2025, hampir dua kali lipat dibandingkan 2024 dan menjadi angka tertinggi sejak 2017.
Pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan tanaman industri kayu pulp, bersama ekspansi kawasan perkotaan dan pertambangan, menjadi bagian dari tekanan terhadap tutupan hutan dalam beberapa dekade terakhir.
Peneliti Universitas California, Irvine, Yang Chen, menyebut Papua sebagai salah satu garis depan baru deforestasi di Indonesia. Ia juga menyoroti tingginya aktivitas kebakaran di Papua Nugini serta wilayah timur Indonesia pada 2026 dibandingkan sejumlah wilayah di Indonesia bagian barat.
Kondisi ini memperlihatkan persoalan yang saling berkaitan: ketika hutan dibuka dan musim kering memperpanjang kerentanan vegetasi, api berpotensi menyebar lebih luas dan melepaskan lebih banyak emisi ke atmosfer.
Masyarakat Papua menghadapi dampak langsung
Di balik citra satelit dan angka emisi karbon, terdapat masyarakat yang menghadapi konsekuensi nyata. Asap dapat mengganggu pernapasan, mengurangi jarak pandang, dan menghambat kegiatan sehari-hari. Sementara itu, kebakaran yang meluas berpotensi merusak kebun, kawasan sagu, sumber air, serta ruang hidup masyarakat adat.
Karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api setelah kebakaran meluas. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan titik panas, memastikan respons cepat di lapangan, menyediakan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak, serta menelusuri penyebab kebakaran secara transparan.
Pengawasan pembukaan lahan dan perlindungan hutan primer juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan. Penegakan hukum harus menyasar pelanggaran berdasarkan bukti, tanpa mengabaikan hak masyarakat adat dan kebutuhan warga yang menggantungkan hidup pada lahan.
Peringatan dari pengamatan satelit NASA ini semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian karhutla di Papua. Besarnya emisi dan meluasnya asap menunjukkan bahwa dampak kebakaran dapat melampaui batas administratif dan berlangsung jauh setelah api padam.