TIMIKA, tabloidnusantara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika merancang langkah strategis guna mengisi 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II) yang saat ini masih kosong. Pengisian jabatan tersebut dipastikan menerapkan prinsip the right man on the right place melalui penguatan Sistem Merit dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (ASN).
Langkah transformasi tata kelola kepegawaian dari sistem administratif konvensional menuju manajemen birokrasi profesional berbasis kompetensi tersebut ditegaskan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, usai menggelar audiensi dan ekspose bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Bupati Johannes Rettob menjelaskan bahwa penataan kelembagaan dan pengisian JPT Pratama merupakan bagian integral dari komitmen Pemkab Mimika untuk mempercepat pemenuhan pelayanan publik, transparansi birokrasi, serta menyelaraskan program prioritas daerah dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen penuh menempatkan ASN sesuai kompetensi, kualifikasi, dan rekam jejak kinerjanya. Penguatan sistem merit ini memastikan bahwa pengisian 11 jabatan Eselon II berjalan secara profesional dan transparan guna mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat Mimika,” ujar Bupati Mimika, Johannes Rettob, di Timika, Sabtu (24/10).
Guna mendukung peta jalan manajemen talenta yang terukur dan akuntabel, Pemkab Mimika menyampaikan apresiasi atas dukungan BKN RI yang memfasilitasi program Profiling ASN (ProASN) secara berkelanjutan.
Berdasarkan pemutakhiran data kepegawaian hingga Oktober 2026, sebanyak 3.194 ASN di lingkungan Pemkab Mimika telah menyelesaikan tahapan profiling kompetensi, yang mencakup:
- Tahun 2025: 936 ASN.
- Tahun 2026:258 ASN.
Hasil profiling tersebut menjadi basis data (database) utama Pemkab Mimika dalam mengidentifikasi potensi, menyusun tata kelola karier ASN yang terarah, serta memastikan promosi jabatan dilaksanakan tanpa intervensi non-profesional.
Melalui penguatan kelembagaan ini, Pemkab Mimika optimis menciptakan birokrasi daerah yang adaptif, berintegritas, dan berdaya saing tinggi dalam mengawal stabilitas serta pembangunan di wilayah Papua Tengah.