JAKARTA, tabloidnusantara. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak pernah meminta platform media sosial menurunkan konten terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” kata Meutya dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Rabu (22/10).
Meutya menyebut informasi karhutla yang beredar di media sosial justru menjadi sumber penting bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Bahkan, pemerintah aktif menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, dan Threads untuk menyebarkan informasi resmi terkait karhutla sebagai bagian dari komunikasi publik.
“Pemerintah pun menaikkan informasi terkait karhutla dalam kanal-kanal sosial media pemerintah dalam kerangka komunikasi publik. Pemerintah terbuka atas masukan informasi yang faktual, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait karhutla,” ujarnya.
Menanggapi keluhan warganet soal dugaan pembatasan konten karhutla, Meutya justru mendorong platform media sosial untuk membuka algoritma secara transparan, termasuk aturan panduan komunitas atau community guidelines.
Menurutnya, transparansi itu penting agar masyarakat paham mengapa sebuah konten bisa ditayangkan atau dibatasi.
“Komdigi justru mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari para platform. Karena apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media seharusnya merupakan hak pengguna sebagai konsumen untuk memilih, bukan diatur sepihak oleh perusahaan teknologi semata,” tegasnya.
Meutya menyarankan masyarakat yang merasa kontennya dibatasi untuk segera mengajukan pengaduan atau banding langsung ke platform. Pemerintah juga siap menerima laporan tersebut untuk ditindaklanjuti ke pihak platform terkait.