WAMENA, tabloidnusantara. Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait untuk segera mengambil tindakan darurat terpadu guna mengatasi krisis kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fenomena kekeringan yang kian mengancam kehidupan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Dampak sebaran kabut asap yang bermula dari titik api karhutla di wilayah Papua Selatan dan kawasan sekitarnya dilaporkan telah berlangsung hampir satu bulan, memicu gangguan serius terhadap keterbukaan jarak pandang (visibility) serta mengancam kelancaran jalur transportasi udara di Bandara Wamena dan wilayah pedalaman.
DPD RI mengingatkan bahwa gangguan keterlanjutan moda transportasi udara sebagai urat nadi logistik utama di wilayah pegunungan berpotensi memicu kelangkaan serta lonjakan harga bahan pokok, yang pada akhirnya membebankan perekonomian warga tempatan.
“Kami mendesak Pemerintah Pusat dan BNPB untuk segera mengambil langkah konkret penanganan karhutla lintas provinsi. Paparan kabut asap yang berkepanjangan ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), melainkan berisiko melumpuhkan distribusi bahan pokok dan roda perekonomian di Papua Pegunungan,” ujar Anggota DPD RI, Arianto Kogoya, di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (17/10).
Selain ancaman kabut asap, DPD RI juga menyoroti fenomena musim kemarau ekstrem yang memicu keringnya sumber-sumber air bersih dan lahan pertanian warga di sejumlah titik di Papua Pegunungan hingga akhir Oktober 2026.
DPD RI mendorong penguatan respon cepat (quick response) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pemerintah kabupaten se-wilayah pegunungan dalam menyediakan pasokan air bersih emergency, bantuan logistik pangan, serta perkuatan fasilitas kesehatan daerah guna memastikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat terdampak.