MANOKWARI, tabloidnusantara. Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Papua Barat untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi masyarakat di wilayah dengan tantangan pemenuhan gizi.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Dr Harjito B mengatakan, wilayah 3T dengan prevalensi stunting tinggi menjadi salah satu prioritas dalam perluasan layanan MBG.
“Untuk Papua Barat, daerah dengan prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak yakni 51,5 persen berdasarkan data SSGI,” kata Harjito usai mengikuti aktivasi dapur SPPG 3T secara virtual di Manokwari, Jumat.
Sebanyak 16 dapur SPPG tersebut tersebar di enam kabupaten. Rinciannya, lima dapur di Fakfak, empat di Manokwari Selatan, masing-masing dua di Kaimana, Teluk Wondama dan Manokwari, serta satu dapur di Pegunungan Arfak.
Dari 16 dapur tersebut, layanan MBG ditargetkan menjangkau sekitar 5.844 penerima manfaat, terdiri atas peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.
“Peresmian SPPG 3T merupakan bagian dari upaya menekan prevalensi stunting,” ujarnya.
BGN Buka Ruang Inspeksi Mendadak
Harjito menegaskan, setiap kepala SPPG memiliki tanggung jawab memastikan seluruh proses penyelenggaraan MBG berjalan sesuai standar operasional yang ditetapkan BGN.
Pengawasan mencakup tata kelola operasional, keamanan pangan, proses pengolahan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
BGN juga membuka ruang bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dapur SPPG guna memastikan standar pelayanan dan keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
“Kami persilahkan jika mau lakukan inspeksi mendadak. Kami sudah siapkan formnya, silakan cek, apakah SPPG sudah terapkan sesuai ketentuan atau belum. Kami buka ruang,” tegas Harjito.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan agar perluasan program MBG di wilayah 3T tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas makanan, kebersihan dapur, keamanan pangan, dan ketepatan distribusi.
Pemprov: Gizi Anak di Wilayah 3T Jadi Tantangan
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Nency Titty Lidya Wyzer, mengatakan keberadaan SPPG menjadi penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah 3T.
“Kita ketahui bersama, pemenuhan gizi untuk kawasan 3T masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kehadiran SPPG sangat penting dalam menjawab masalah dimaksud,” ujarnya.
Nency meminta pengelola dan petugas SPPG menjaga kualitas bahan pangan, keamanan makanan, serta kebersihan dapur. Seluruh proses produksi diharapkan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan BGN.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat turut mendukung pelaksanaan Program MBG di Papua Barat.
Menurut Nency, pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia Papua Barat.
“Keberhasilan Program MBG membutuhkan dukungan semua pihak, karena tujuannya agar anak-anak Papua Barat tumbuh dengan gizi yang terpenuhi,” ucapnya.
Dengan 16 dapur SPPG yang kini aktif, pemerintah memperluas layanan MBG hingga kawasan 3T Papua Barat, dengan fokus tidak hanya pada perluasan cakupan penerima, tetapi juga penguatan standar keamanan pangan dan pengawasan layanan untuk mendukung upaya penurunan stunting.