SENTANI, tabloidnusantara. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Pimpinan TNI-Polri menyerap dan merespons secara serius aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge, bersama masyarakat Distrik Kenyam terkait insiden penembakan yang melibatkan warga sipil di Kampung Yosoma, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk menjamin penegakan hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mengevaluasi tata kelola operasional penugasan keamanan di Kabupaten Nduga guna memastikan perlindungan terhadap hak hidup warga negara sesuai konstitusi.
Menanggapi desakan evaluasi keberadaan Satgas keamanan di Nduga, jajaran pimpinan TNI dan Polri menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan Pemeliharaan Kamtibmas berlandaskan pada UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta regulasi TNI-Polri yang berlaku, dengan menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas utama.
“Pemerintah dan pimpinan TNI-Polri sangat menghormati aspirasi masyarakat serta wakil rakyat di Nduga. Setiap dugaan pelanggaran prosedur operasional di lapangan akan diusut secara tuntas, transparan, dan independen. Jika ditemukan fakta pelanggaran hukum oleh oknum aparat, proses hukum yang tegas akan dijatuhkan tanpa pandang bulu,” tegas perwakilan aparat keamanan di Papua, Minggu (25/10).
Sebagai bentuk akuntabilitas publik, langkah-langkah komprehensif sedang dan akan terus dilaksanakan, meliputi:
- Pemeriksaan dan Olah TKP Transparan: Tim penyidik gabungan Polres Nduga bersama Pomdam/Pomal terus mengumpulkan bukti fisik, keterangan saksi, serta hasil identifikasi medis secara akurat.
- Keterbukaan Investigasi Eksternal: Pemerintah dan TNI-Polri terbuka serta siap berkoordinasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta lembaga pengawas independen dalam melakukan verifikasi fakta lapangan.
- Evaluasi Penempatan Pasukan: Pimpinan TNI-Polri secara berkala melakukan evaluasi terhadap taktis penugasan, keberadaan pos-pos pengamanan, serta pola interaksi Satgas non-organik guna memastikan pendekatan teritorial yang humanis dan kondusif bagi warga lokal.
Pemerintah Daerah bersama tokoh adat dan tokoh gereja di Kabupaten Nduga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memelihara ketenangan serta memberikan kepercayaan kepada proses hukum yang sedang berjalan demi terwujudnya kedamaian dan keadilan yang hakiki di Tanah Nduga.