JAYAPURA, tabloidnusantara. Keselamatan warga sipil kembali menjadi sorotan menyusul informasi dugaan penyanderaan terhadap sembilan warga di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ketua Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua, Yeri Stenly Hamadi, mendesak seluruh warga yang disebut menjadi korban segera dibebaskan.
Yeri menilai masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak, tidak boleh ditempatkan sebagai sasaran dalam konflik bersenjata maupun dijadikan alat untuk mencapai kepentingan kelompok tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yeri di Jayapura, Sabtu (22/8/2026). Ia menyatakan keprihatinannya atas informasi yang menyebut adanya warga sipil yang berada dalam penguasaan kelompok bersenjata di Jila.
“Saya turut prihatin dan mengecam keras tindakan yang telah dilakukan oleh TPNPB/kelompok kriminal bersenjata yang telah melakukan penyanderaan terhadap masyarakat sipil di Distrik Jila, Kabupaten Mimika,” kata Yeri.
Menurut dia, perbedaan kepentingan maupun konflik tidak boleh menghilangkan prinsip perlindungan terhadap warga yang tidak terlibat langsung dalam kekerasan. Karena itu, ia meminta pihak yang disebut melakukan penyanderaan segera melepaskan seluruh warga.
“Mereka adalah masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa dan pada umumnya masih terdapat anak-anak di bawah umur,” ujarnya.
Keselamatan Sipil Harus Jadi Prioritas
Yeri menegaskan, penyelesaian persoalan keamanan di Papua harus tetap menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. Ia juga meminta aparat keamanan melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.
Satgas Damai Cartenz, kata dia, diharapkan dapat menjalankan proses hukum secara profesional dan terukur dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
“Kami meminta pihak keamanan, dalam hal ini Satgas Damai Cartenz, agar segera melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal dan meresahkan masyarakat di Tanah Papua,” katanya.
Namun, Yeri juga menekankan pentingnya proses hukum yang berjalan sesuai aturan. Penegakan hukum, menurutnya, harus diarahkan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan tidak semakin memperburuk situasi di wilayah yang sudah rentan terhadap konflik.
Warga Mimika Diminta Tidak Terjebak Informasi Belum Terverifikasi
Di tengah berkembangnya informasi mengenai dugaan penyanderaan, Yeri mengimbau masyarakat Papua, khususnya warga Mimika, tidak mengambil tindakan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.
Ia meminta masyarakat menjaga ketenangan, keamanan, dan ketertiban serta tidak ikut menyebarkan kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
“Jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya maupun informasi hoaks yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Yeri mengajak masyarakat mengandalkan informasi dari sumber resmi dan dapat dipercaya agar situasi tidak semakin memanas.
Kasus dugaan penyanderaan di Jila kini menambah perhatian terhadap perlindungan warga sipil di tengah dinamika keamanan Papua. Terlepas dari siapa yang berada di balik peristiwa tersebut, keselamatan warga yang tidak terlibat dalam konflik harus menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar.