JAKARTA, tabloidnusantara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam seremoni kenegaraan di Istana Negara, Jakarta, Senin 14 September 2026 sore. Pelantikan ini sekaligus menandai pergeseran kursi Bendahara Negara untuk kedua kalinya di masa pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.
Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029 yang ditetapkan Prabowo pada hari yang sama.
Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang baru menjabat selama setahun sejak dilantik pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani.
Prosesi dimulai sekitar pukul 14.45 WIB ketika Suahasil tiba di Kompleks Istana mengenakan jas lengkap dengan dasi biru. Saat ditanya wartawan, ia hanya menjawab singkat “Ditelepon” terkait pemanggilan mendadak dari Istana. Di hadapan Presiden Prabowo, Suahasil kemudian mengucapkan sumpah jabatan.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucapnya menirukan naskah yang dipandu Presiden.
Usai penandatanganan berita acara, Prabowo memberikan ucapan selamat disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih.
Penunjukan Suahasil bukan hal yang asing bagi Kementerian Keuangan. Pria kelahiran Jakarta 23 November 1970 ini telah malang melintang di jajaran Kemenkeu selama hampir satu dekade.
Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 pada era Presiden Joko Widodo, dan kembali dipercaya di posisi yang sama saat Kabinet Merah Putih dibentuk pada 21 Oktober 2024. Sebelumnya ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal sejak 31 Oktober 2016.
Latar belakang akademiknya turut menguatkan reputasinya sebagai teknokrat fiskal. Suahasil menamatkan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada 1994, lalu meraih gelar magister dari Cornell University pada 1997 dan doktor di bidang ekonomi dari University of Illinois Urbana-Champaign pada 2003. Kariernya di UI dimulai sebagai dosen sejak 1999 hingga kemudian dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi pada 2009.
Dalam keterangan pertama usai pelantikan, Suahasil menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal ke depan akan bertumpu pada dua prinsip utama, kredibilitas dan kesehatan APBN.
Ia menyebut Presiden Prabowo secara khusus mengarahkan agar anggaran negara tetap mampu membiayai program-program prioritas pemerintah tanpa mengorbankan disiplin.
“APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah karena itu APBN-nya itu harus sehat,” ujarnya.
Salah satu komitmen konkret yang ia sampaikan adalah menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sesuai amanat Undang-Undang. “Defisit akan tetap di bawah 3%,” kata Suahasil kepada awak media di Istana.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang transparan agar APBN dapat dipercaya masyarakat. Dengan sekitar 77.000 pegawai di seluruh Indonesia, Kemenkeu akan digerakkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pasar merespons cukup cepat atas pergantian ini. Indeks Harga Saham Gabungan yang sempat anjlok 1,70 persen pada sesi pertama, berbalik menguat dan hanya melemah tipis 0,10 persen saat penutupan.
Analis Mirae Asset Sekuritas menyebut meredanya ketidakpastian akibat reshuffle turut membantu pemulihan IHSG, apalagi Suahasil dikenal sebagai figur internal sehingga kontinuitas kebijakan fiskal relatif terjamin.
Dengan pelantikan ini, Suahasil resmi menjadi Menteri Keuangan ke-31 Indonesia dan orang ketiga yang memegang jabatan tersebut di pemerintahan Prabowo.
Tantangan yang menanti tidak ringan, mulai dari menjaga kredibilitas fiskal di tengah ketidakpastian global, menuntaskan program prioritas nasional, hingga memastikan belanja negara tepat sasaran dan akuntabel.
Namun dengan rekam jejak panjangnya di Kemenkeu, pasar dan birokrasi tampaknya menaruh harapan besar agar transisi berjalan mulus dan kebijakan ekonomi tetap berada di jalur yang terukur.