WAMENA, tabloidnusantara. Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menegaskan bahwa peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) secara merata di delapan kabupaten menjadi pilar dan kunci utama dalam memajukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur John Tabo di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, merespons pemutakhiran program strategis daerah di bidang pendidikan afirmasi dan infrastruktur layanan kesehatan dasar, Minggu (18/10).
Gubernur mengimbau seluruh bupati dan wakil bupati di delapan kabupaten sebagai putra-putri daerah untuk fokus mengalokasikan sumber daya pembangunan pada penguatan kapasitas generasi muda lokal di berbagai sektor strategis agar mampu kembali dan memimpin pembangunan di wilayahnya masing-masing.
“Kunci pembangunan yang lebih baik di wilayah Papua Pegunungan adalah peningkatan SDM yang merata di semua bidang di delapan kabupaten. Kehadiran DOB Papua Pegunungan harus dimanfaatkan secara optimal oleh para kepala daerah untuk mencetak SDM unggul, berdaya saing, serta siap mengabdi demi kemajuan Tanah Papua,” tegas Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, di Wamena, Senin (19/10).
Sebagai langkah konkret penyiapan SDM berkualitas, Pemprov Papua Pegunungan terus mendorong pemenuhan sarana dan prasarana dasar di sektor kesehatan dan pendidikan:
- Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan: Melalui sinergi bersama Kementerian Kesehatan RI, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di tujuh kabupaten se-Papua Pegunungan kini resmi naik tingkatan (upgrade) dari Rumah Sakit Tipe D menjadi Tipe C guna meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan medis masyarakat.
- Program Afirmasi Pendidikan Menengah (Adem) 2026: Ratusan pelajar berprestasi dari delapan kabupaten telah dikirim untuk menempuh jenjang pendidikan menengah berkualitas di berbagai institusi mitra di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pembangunan berbasis kemanusiaan, pemenuhan hak-hak dasar OAP, serta transparansi tata kelola pemerintahan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.