JAYAPURA, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong perubahan pendekatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menempatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dari strategi pencegahan.
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan, ancaman karhutla tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan pemerintah dan aparat teknis. Koordinasi lintas sektor serta keterlibatan langsung masyarakat di tingkat kampung dinilai menjadi kunci untuk mencegah kebakaran meluas.
“Kami meminta dinas kehutanan se-Tanah Papua lebih proaktif membangun komunikasi dan melibatkan masyarakat adat dalam upaya pencegahan karhutla,” kata Paskalis dalam rapat koordinasi dan supervisi pengendalian kebakaran hutan regional di Jayapura, Selasa.
Menurut dia, rapat koordinasi tersebut harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pertukaran informasi antarinstansi. Pemerintah daerah perlu memiliki pola pengendalian yang terukur, cepat, dan sesuai dengan karakteristik wilayah Papua.
Paskalis meminta dinas kehutanan menjadi motor utama dalam membangun koordinasi lintas sektor sekaligus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting karena sebagian aktivitas pembukaan atau pembakaran lahan berkaitan erat dengan praktik dan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, pemangku adat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai pihak yang menerima informasi, tetapi harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan strategi pengendalian karhutla.
“Pemangku adat harus terus dilibatkan dalam setiap pembahasan maupun penyusunan strategi pengendalian karhutla,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Papua Selatan juga menilai pencegahan harus dibarengi kesiapsiagaan di lapangan. Personel, peralatan, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran perlu diperkuat agar setiap titik api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
Langkah tersebut menjadi penting bagi Papua Selatan yang memiliki wilayah hutan dan lahan luas dengan karakter geografis serta akses antarkawasan yang tidak mudah.
Paskalis menekankan, pengendalian karhutla membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat adat, aparat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa koordinasi yang kuat dan keterlibatan masyarakat di tingkat lokal, upaya pemadaman berisiko selalu terlambat karena baru bergerak setelah kebakaran membesar.
Dengan demikian, strategi Papua Selatan diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi terutama mencegah api muncul, memperkuat deteksi dini, dan memastikan masyarakat menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan dan lahan di wilayahnya.