JAKARTA, tabloidnusantara. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan penanganan berbagai persoalan di Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan peran TNI, tetapi harus melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait.
Agus menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Minggu (20/9/2026). Ia mengatakan kondisi geografis Papua yang luas dan didominasi pegunungan ekstrem menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan tugas di wilayah tersebut.
“Kita sudah menggelar satuan-satuan di Papua. Memang Papua wilayahnya kan sangat luas ya, besar sekali wilayahnya, wilayah terdiri dari pegunungan-pegunungan yang ekstrem,” ujar Agus.
Ia menegaskan, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan pembangunan dan penguatan konektivitas wilayah. Karena itu, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, serta kementerian menjadi bagian penting dalam penanganan persoalan di Papua.
“Dan menyelesaikan Papua saya rasa tidak hanya oleh TNI, semuanya harus berkolaborasi pemerintah daerah, kementerian-kementerian,” tegasnya.
Selain aspek keamanan, Agus menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur untuk membuka akses masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendukung peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, pembangunan jembatan dan akses antarkecamatan maupun desa menjadi salah satu contoh infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas dan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat.
“Bapak Presiden kan mencanangkan membuat jembatan untuk mengakses antara kecamatan, desa supaya kesejahteraan masyarakat, ekonominya juga lancar,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah sejumlah insiden kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa pekan terakhir. Pada 9 September 2026, tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tewas dalam insiden penembakan di Muliama, Papua Pegunungan. Selanjutnya, pada 15 September 2026, seorang sopir dan kendaraannya dilaporkan menjadi korban pembakaran di jalur Wamena–Mbua.
Panglima TNI menekankan bahwa kompleksitas persoalan Papua membutuhkan penanganan yang terintegrasi, dengan memperhatikan aspek keamanan, pembangunan, konektivitas, dan kesejahteraan masyarakat.