JAKARTA, tabloidnusantara. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Setelah menggeledah Bappenda dan BKPSDM, kini giliran Dinas Pendidikan yang disasar.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih fokus mendalami dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Disdik Kabupaten Bogor. Penggeledahan dilakukan Jumat untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan.
Budi menjelaskan penggeledahan di Disdik merupakan bagian dari penyidikan umum yang sedang berjalan. Tim penyidik masuk untuk mengamankan dokumen, data, dan barang lain yang diduga terkait proyek pengadaan di lingkungan dinas tersebut.
”Penggeledahan tersebut dalam rangka untuk mencari dan menemukan alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,” kata Budi di Jakarta.
Pernyataan itu sekaligus meluruskan spekulasi publik. Sebelumnya sempat beredar kabar KPK melakukan operasi tangkap tangan di Bogor pada 20 Agustus. KPK membantah. Namun sehari kemudian lembaga antirasuah mengakui telah mengamankan uang tunai sebesar Rp1,5 miliar dalam rangkaian penyelidikan.
Uang itu diduga terkait pemotongan upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bappenda Kabupaten Bogor. Dari situlah penyelidikan kemudian naik ke tahap penyidikan dengan surat perintah penyidikan umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara.
Kasus tidak berhenti di Bappenda. KPK juga membuka penyidikan terpisah terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor. Pada 27 Agustus, tim KPK lebih dulu menggeledah Bappenda dan BKPSDM. Selang sehari, penyidik bergerak ke Disdik.
Hingga kini KPK belum menetapkan tersangka. Budi menyebut penyidikan masih berlangsung dan akan terus dikembangkan berdasarkan bukti yang ditemukan di lapangan.
Rangkaian penggeledahan dalam tiga hari berturut-turut menunjukkan KPK serius membongkar dugaan kebocoran anggaran di Bogor. Fokusnya kini tertuju pada dua jalur utama: pemotongan upah pungut di sektor pendapatan, dan proyek pengadaan barang jasa di sektor pelayanan publik seperti pendidikan.
Dengan Disdik menjadi titik geledah terbaru, publik menanti siapa yang akan diseret sebagai tersangka. KPK menegaskan tidak akan menutup kemungkinan pengembangan ke dinas lain jika bukti mengarah ke sana. Kasus di Bogor ini menjadi sorotan karena menyangkut dua hal vital, uang rakyat dari pajak dan anggaran pendidikan anak.