JAYAWIJAYA, tabloidnusantara. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Pegunungan memperkuat kelembagaan penanggulangan HIV/AIDS dengan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan KPA Kabupaten Jayawijaya dan KPA Kabupaten Lanny Jaya.
Penyerahan SK berlangsung di Sekretariat KPA Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Senin (5/10/2026). Keputusan tersebut merupakan hasil rapat resmi pengurus KPA Provinsi Papua Pegunungan yang dihadiri jajaran kepengurusan.
Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan, Yomi Kogoya, mengatakan penguatan struktur organisasi diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS berjalan lebih efektif di tingkat kabupaten.
“Di Sekretariat KPA Provinsi Papua Pegunungan, kami pengurus KPA Provinsi hadir lengkap dan melaksanakan rapat resmi. Dari rapat tersebut kami mengeluarkan rekomendasi untuk KPA Kabupaten Jayawijaya dan KPA Kabupaten Lanny Jaya,” ujar Yomi.
Menurut Yomi, langkah tersebut juga berkaitan dengan kondisi kasus HIV/AIDS yang dinilai masih menjadi perhatian di delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Karena itu, KPA provinsi akan melakukan evaluasi terhadap kepengurusan kabupaten yang dinilai belum optimal menjalankan fungsi pencegahan.
“Kami melihat kasus yang cukup tinggi di delapan kabupaten. Karena itu, KPA yang belum maksimal akan kami evaluasi. Untuk Jayawijaya dan Lanny Jaya, SK kepengurusannya sudah kami keluarkan melalui Sekretariat KPA Provinsi Papua Pegunungan,” katanya.
Yomi menjelaskan penerbitan SK tersebut mengacu pada Keputusan Gubernur Papua Pegunungan Nomor 188.4/133 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS, serta keputusan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Provinsi Papua Pegunungan dengan masa bakti kepengurusan hingga 2030.
Ia meminta pengurus KPA Jayawijaya dan Lanny Jaya yang telah menerima SK segera menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing, terutama dalam memperkuat pencegahan, edukasi, pendampingan, dan koordinasi penanggulangan HIV/AIDS.
“Kami sampaikan selamat bertugas kepada KPA Jayawijaya dan KPA Lanny Jaya. Karena ini berbicara tentang kemanusiaan, maka tanggung jawab ini adalah tanggung jawab semua pihak,” tegas Yomi.
Yomi menekankan penanggulangan HIV/AIDS tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah atau lembaga KPA. Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan lintas sektor, termasuk gereja, tokoh masyarakat, akademisi, kelompok perempuan, mahasiswa, dan pelajar.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat edukasi masyarakat, mendorong pencegahan, mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV, serta memastikan upaya penanggulangan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat kampung.
Dengan penguatan kepengurusan di tingkat kabupaten, KPA Papua Pegunungan berharap koordinasi penanggulangan HIV/AIDS di delapan kabupaten dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.