GEBRAKAN BARU KEPALA BGN, SUDARYANTO, PECAT 261 PEGAWAI, TUTUP PERMANEN 833 SPPG

JAKARTA, tabloidnusantara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menggelar operasi skala besar di seluruh dunia Indonesia untuk membenahi tata kelola lembaganya. Dalam waktu kurang dari sepekan sejak dilantik, ia mengumumkan pemberhentian ratusan pegawai, memproses sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN), hingga menghentikan operasional secara permanen ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar ketentuan.

Menurutnya, tindakan tegas itu merupakan bagian dari upaya membersihkan BGN agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai standar.

Sudaryono mengungkapkan, BGN telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.

Per hari ini tanggal 27 Juli 2026, kami mencoba untuk bersih-bersih, yang melanggar kami berikan sanksi dan hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non ASN, yang terdiri dari 224 pegawai non ASN dan 37 tenaga ahli. Pegawai non ASN ini diberhentikan diduga adanya pelanggaran tidak disiplin dan lain lain,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Selain itu, BGN juga memproses sembilan ASN dan PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat dan berpotensi diberhentikan. Sementara 39 pegawai lainnya dikenai sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga sanksi administratif.

Sudaryono menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan pegawai tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam judi online serta dugaan penyelewengan dana.

“Kemudian untuk hukuman ASN P3K itu adalah ada yang judi online, ada juga yang tidak disiplin, ada juga yang ada indikasi tadi ngentit-ngentit duit tadi. Jangan dipikir ngentit duit sedikit begitu kemudian enggak tahu, tahu ya,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh laporan yang masuk akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi. Menurutnya, langkah tegas diperlukan demi menjaga integritas lembaga.

“Kan sekarang ini informasi mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orangnya ngaku maka mohon maaf demi menyelamatkan yang banyak yang baik maka kita harus hukum orang-orang yang tidak baik, yang kemudian mencoreng nama baik orang-orang yang selama ini bekerja dengan baik,” lanjutnya.