EKSEKUSI EKS HOTEL SULTAN RICUH, PETUGAS AMANKAN 69 ORANG

JAKARTA, tabloidnusantara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers di kawasan GBK, Jakarta Pusat mengatakan Sebanyak 69 orang diamankan saat proses eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat. Mereka diduga penyusup karena melakukan provokasi dan tindakan anarkis.

“Diamankan adalah 69 orang dan ini bukan merupakan karyawan Hotel Sultan,” kata Kamis, (18/6).

Budi menjelaskan puluhan orang yang ditangkap karena diduga merupakan massa sewaan atau simpatisan luar yang sengaja didatangkan ke lokasi untuk memicu bentrokan. Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa jumlah pelaku yang diamankan masih sangat berpotensi bertambah, seiring dengan pendalaman dan pemeriksaan intensif yang tengah dilakukan oleh tim penyidik di lapangan.

Kericuhan hebat ini pecah ketika juru sita pengadilan hendak membacakan surat penetapan eksekusi. Petugas gabungan yang mengawal proses tersebut mendadak dihujani lemparan batu dan benda tumpul oleh sebagian massa yang membarikade pintu masuk.

Akibat aksi anarkis dari kelompok penolak eksekusi tersebut, puluhan petugas dilaporkan tumbang dan harus mendapatkan perawatan medis akibat menderita luka-luka.

“Dalam hal ini ada 29 petugas yang terluka,” tutur Budi.

Dari total 29 korban luka, 26 di antaranya merupakan personel Polri yang mengalami luka ringan akibat hantaman batu. Sementara itu, satu anggota TNI dan dua warga sipil di sekitar lokasi juga ikut menjadi korban luka dalam insiden saling dorong tersebut.

Jajaran aparat keamanan sebelumnya telah mengedepankan pendekatan persuasif demi menjaga situasi tetap kondusif. Dalam operasi pengosongan skala besar ini, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menerjunkan sedikitnya 3.161 personel gabungan.

Eksekusi paksa ini merupakan tindak lanjut dari putusan inkrah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa lahan strategis Blok 15 kawasan GBK. Pemerintah menegaskan tanah tersebut mutlak berstatus aset negara, sementara pihak pengelola lama, PT Indobuildco, tetap bersikukuh menolak klaim tersebut hingga memicu ketegangan bertahun-tahun.