JAYAPURA, tabloidnusantara. Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menerapkan pola penanganan khusus dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman dan terpencil Provinsi Papua Pegunungan.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama BGN di Jakarta. Mengingat kondisi geografis yang ekstrem serta keterbatasan aksesibilitas transportasi udara dan darat, DPD RI menilai skema standar operasional nasional MBG perlu disesuaikan dengan realitas lapangan guna mengoptimalkan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di delapan kabupaten se-Papua Pegunungan.
Guna mengatasi hambatan rantai pasok dan mempercepat keterjangkauan program, DPD RI menawarkan formulasi taktis melalui pelibatan jaringan organisasi keagamaan, yayasan gereja, serta kelompok perempuan lokal dalam pengelolaan dan distribusi pangan bergizi di tingkat kampung.
“Papua Pegunungan memerlukan pendekatan kontekstual dan strategi khusus. Pelibatan jaringan gereja serta kelompok perempuan di kampung-kampung menjadi solusi strategis agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan mandiri, tepat sasaran, serta mampu memberdayakan potensi komoditas pangan lokal dari petani daerah,” ujar Anggota DPD RI, Arianto Kogoya, di Jayapura, Kamis (8/10).
Selain memastikan pemenuhan gizi anak sekolah di area pedalaman, pelaksanaan program MBG yang disesuaikan dengan kondisi daerah diproyeksikan memberikan dampak ganda (multiplier effect) terhadap perputaran ekonomi lokal melalui penyerapan hasil pertanian warga, seperti sayur-mayur, umbi-umbian, dan komoditas pangan lokal lainnya.
DPD RI mendorong penguatan koordinasi antara Badan Gizi Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pemerintah kabupaten agar percepatan pembentukan dan operasionalisasi pos SPPG dapat terealisasi secara merata, demi mewujudkan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas.