NABIRE, tabloidnusantara. Penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuarakan massa yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) melalui aksi unjuk rasa di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa (15/9/2026).
Massa meminta pelaksanaan program MBG dihentikan di Tanah Papua. Aksi diawali dari kawasan Karang Tumatitis dan dilanjutkan dengan long march menuju Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah di kawasan Bandara Lama Nabire.
Setibanya di lokasi, massa diterima Kepala Dinas Pendidikan Papua Tengah Nurhaidah bersama jajaran. Penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan kondusif hingga aksi berakhir.
Dalam orasi serta lembar aspirasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah, SPWP menyampaikan delapan tuntutan terkait pelaksanaan MBG di Papua.
Pertama, SPWP meminta program MBG dihentikan di Tanah Papua dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi program tersebut. Massa juga meminta anggaran APBN lebih difokuskan untuk pembiayaan pendidikan siswa dan mahasiswa.
Kedua, SPWP mendesak pemerintah mengungkap pelaku serta mengusut tuntas pihak yang disebut bertanggung jawab dalam kasus dugaan keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura.
Ketiga, mereka meminta anggaran pendidikan dikembalikan dan pemenuhan hak pendidikan pelajar serta mahasiswa Papua Tengah menjadi prioritas.
Keempat, SPWP menuntut penghentian pembangunan dapur MBG di Papua.
Kelima, massa meminta tidak ada pemaksaan pembagian MBG di sekolah-sekolah Papua serta menolak keterlibatan militer dalam pelaksanaan program tersebut di wilayah yang mereka sebut sebagai daerah konflik.
Keenam, SPWP menyerukan penghentian militerisasi di lingkungan sekolah di Papua.
Ketujuh, mereka meminta penghentian tindakan yang mereka sebut sebagai teror dan intimidasi terhadap siswa yang menolak program MBG.
Kedelapan, SPWP meminta pemerintah segera menetapkan korban dugaan kasus MBG sebagai bagian dari bencana kesehatan nasional.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi kelompok pelajar terhadap kebijakan program MBG di Papua Tengah. Sementara itu, seluruh tuntutan yang disampaikan massa selanjutnya menjadi aspirasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diteruskan sesuai kewenangan.