JAKARTA, tabloidnusantara. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono duduk berhadapan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selama satu setengah jam di Gedung Juanda, Jumat pagi. Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu tidak sekadar membahas uang, melainkan masa depan dapur-dapur Makan Bergizi Gratis yang kini menjadi tulang punggung program prioritas pemerintah.
Di atas meja pembahasan ada tiga hal besar: bagaimana makanan sampai ke penerima, bagaimana uangnya dicatat, dan bagaimana sistemnya tidak lagi membuat petugas dapur kelelahan mengisi laporan manual.
Sudaryono menyebut saat ini sebanyak 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Di sisi lain, pemerintah juga menghentikan operasional 463 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar. Langkah itu diambil agar distribusi MBG tidak melebar tanpa kendali mutu.
Isu utama yang dibawa BGN ke Kemenkeu adalah konektivitas data. Selama ini laporan operasional dari lapangan masih banyak yang dikerjakan secara manual. Ke depan, sistem aksis di Kementerian Keuangan akan dihubungkan langsung dengan SIPGN milik BGN.
“Connect antara sistem aksisnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dan dipermudah untuk pelaporannya,” ujar Sudaryono kepada wartawan usai pertemuan.
Digitalisasi itu penting karena skala program MBG akan semakin besar. Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah telah menyiapkan pagu sekitar Rp240 triliun. Angka itu ditegaskan Sudaryono sebagai pos utama untuk menjaga keberlanjutan MBG di sekolah, pesantren, hingga kelompok rentan.
Untuk tahun ini, ia memastikan tidak akan ada permintaan tambahan anggaran. “Insyaallah tidak perlu adanya penambahan anggaran, anggaran yang sekarang di 2026 ini, insyaallah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran,” tegasnya.
Perhatian juga mengarah ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Sudaryono mengatakan sebanyak 2.700 dapur MBG sudah dalam kondisi siap dan akan diaktifkan secara bertahap mulai September mendatang. Pembukaan dapur di wilayah itu menjadi kunci agar pemerataan gizi tidak hanya terjadi di kota besar.
Dengan skema baru yang memadukan anggaran jumbo, pengetatan jumlah dapur, dan integrasi sistem keuangan, pemerintah ingin MBG bergerak lebih cepat, lebih akuntabel, dan lebih tepat sasaran. Pertemuan di Gedung Juanda menjadi sinyal bahwa dapur gratis ini tidak lagi diuji di atas kertas, melainkan di lapangan dengan sistem yang memaksa semua pihak bekerja dalam satu jaringan data.