PAPUA BARAT, tabloidnusantara. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., meminta pemerintah memastikan program pendidikan nasional tidak berhenti di wilayah perkotaan, tetapi benar-benar menjangkau anak-anak hingga kampung, distrik, pesisir, dan kawasan pegunungan di tujuh kabupaten Papua Barat.
Filep menilai pemerataan pendidikan harus menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan pemerintah di Papua Barat. Menurut dia, keberadaan program dan besarnya anggaran belum cukup apabila masih terdapat anak-anak yang kesulitan memperoleh sekolah layak, guru berkualitas, bantuan pendidikan, serta akses pembelajaran berbasis teknologi.
Sejumlah program yang menjadi perhatiannya antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, hingga penjaminan mutu pendidikan.
Pada 2026, program PIP tercatat telah menjangkau 25.330 peserta didik di Papua Barat dengan total penyaluran sekitar Rp15,54 miliar. Penyaluran tersebut meliputi Kabupaten Manokwari sebanyak 10.421 siswa senilai Rp6,63 miliar, Fakfak 6.507 siswa Rp4,14 miliar, Teluk Bintuni 5.059 siswa Rp3,08 miliar, Teluk Wondama 916 siswa Rp441,8 juta, Pegunungan Arfak 864 siswa Rp432,3 juta, Kaimana 826 siswa Rp413,1 juta, dan Manokwari Selatan 737 siswa Rp386,4 juta.
Filep yang dikenal dengan sapaan Pace Jas Merah mengatakan capaian tersebut menunjukkan program pemerintah pusat telah berjalan. Namun, ia menegaskan pengawasan tetap diperlukan agar bantuan pendidikan tidak sekadar tercatat dalam laporan administratif, tetapi benar-benar diterima peserta didik yang membutuhkan.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara. Indikator keberhasilan bukan besarnya anggaran dan laporan administrasi, tapi anak-anak Papua Barat benar-benar dapat sekolah layak, guru berkualitas, bantuan tepat sasaran, dan pembelajaran modern,” tegas Filep, Minggu (4/5/2026).
Ia juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi program antarkabupaten. Menurutnya, karakter geografis Papua Barat membutuhkan pendekatan berbeda karena kondisi wilayah kepulauan, pesisir, hingga pegunungan memiliki tantangan akses yang tidak sama.
Filep secara khusus menekankan pentingnya kebijakan afirmatif bagi daerah seperti Teluk Wondama dan Pegunungan Arfak. Ia menilai standar pemerataan pendidikan tidak dapat sepenuhnya diseragamkan dengan daerah perkotaan karena faktor geografis dan keterjangkauan layanan pendidikan.
Selain pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, Filep mendorong penguatan pendidikan vokasi di Fakfak dan Teluk Bintuni. Pendidikan vokasi, menurut dia, perlu diarahkan agar memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan kebutuhan industri, pembangunan daerah, dan peluang kerja bagi generasi muda Papua Barat.
“Program pendidikan harus terasa sampai ke anak-anak di pelosok. Jangan sampai keberhasilan hanya diukur dari angka penyaluran atau jumlah program, sementara akses dan kualitas pendidikan di daerah terpencil masih tertinggal,” ujarnya.
Filep berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta pengawasan sehingga seluruh program pendidikan dapat berjalan secara tepat sasaran, merata, berkelanjutan, dan transparan di tujuh kabupaten Papua Barat.