Sabtu, 3 Oktober 2026
TABLOID NUSANTARA
BERITA

PAPUA RAIH APRESIASI NASIONAL, PROGRAM PERUMAHAN DAN PENDIDIKAN JADI SOROTAN

Bagikan berita:

JAYAPURA, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi Papua meraih apresiasi dalam penilaian program pembangunan nasional terintegrasi 2026, khususnya pada bidang perumahan rakyat dan pendidikan.

Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan capaian tersebut mencerminkan dukungan Pemprov Papua terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah. Ia menegaskan, apresiasi tersebut bukan semata soal nilai, melainkan pengakuan atas kemampuan daerah menyelaraskan program nasional dengan pembangunan di Papua.

“Sebetulnya bukan angka apresiasi,” ujar Aryoko. “Tetapi apresiasi pemerintah pusat bahwa Pemerintah Papua mampu mendukung kebijakan nasional di daerah.”

Dalam penilaian tersebut, Papua meraih peringkat kedua kategori perumahan rakyat dengan apresiasi senilai Rp1,5 miliar. Sementara pada bidang pendidikan, Papua memperoleh apresiasi terbaik pertama dengan nilai Rp2 miliar.

Aryoko menegaskan, dana apresiasi tersebut tidak berkaitan dengan anggaran pembangunan 250 unit rumah di Papua. Program perumahan rakyat tetap dibiayai melalui APBN dan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah kabupaten, kemudian dilanjutkan ke wilayah lainnya termasuk dalam tahapan program 2027.

Sinkronisasi Pemprov dan Kabupaten Diperkuat

Menurut Aryoko, capaian tersebut perlu dipertahankan melalui komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintahan, terutama dalam menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

“Capaian ini perlu dipertahankan melalui komitmen kepala daerah dan jajaran pemerintah,” kata Aryoko. “Penyelarasan program nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi bagian penting dalam mempertahankan kinerja tersebut.”

Ia menambahkan, koordinasi rutin antara gubernur dan para bupati diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pemprov Papua, lanjut Aryoko, akan terus memperkuat koordinasi lintas pemerintahan untuk memastikan program pembangunan berjalan searah dengan prioritas Papua sekaligus mendukung kebijakan nasional di daerah.