KABUPATEN BOGOR, tabloidnusantara. Komisi XIII DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Bogor Jawa Barat.
Langkah tersebut diambil untuk menindaklanjuti temuan fasilitas mewah yang beredar di area lapas tersebut.
Sidak yang digelar jajaran parlemen ini ditujukan untuk memeriksa langsung kondisi fisik sel tahanan serta memastikan keberadaan sarana dan prasarana di dalam lapas.
Langkah ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap tata kelola sistem pemasyarakatan.
“Kami juga akan menyampaikan hasil daripada apa yang kami lihat dan kami cek faktanya di lapangan tentunya juga hasil investigasi Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan untuk nantinya masuk menjadi rekomendasi,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara di Lapas Kelas IIA Cibinong Bogor Jawa Barat Rabu 30 September 2026.
Dewi mengatakan bahwa temuan dari hasil sidak hari ini juga akan dibahas dalam panitia kerja tentang lembaga pemasyarakatan yang sudah terbentuk sebelumnya.
Ia berharap pembenahan tata kelola dapat dilakukan secara menyeluruh ke lapas lainnya di seluruh Indonesia.
“Sehingga prinsip-prinsip akuntabilitas integritas keberpihakan pada keadilan bisa dirasakan oleh semua warga binaan,” kata Dewi.
Sebelumnya polemik mencuat setelah adanya temuan indikasi fasilitas khusus mirip hunian mewah yang diduga diperuntukkan bagi warga binaan tertentu.
Pihak parlemen menilai dugaan praktik keistimewaan tersebut dapat mencederai keadilan serta merusak integritas tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Melalui peninjauan langsung di lokasi Komisi XIII DPR berupaya mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan mencocokkan data lapangan dengan temuan yang dilaporkan sebelumnya.
Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran prosedur operasional standar oleh jajaran petugas lapas.
DPR berkomitmen mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memberikan sanksi tegas kepada jajaran atau oknum yang terbukti terlibat dalam penyediaan fasilitas menyimpang tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong reformasi dan perbaikan manajemen lapas secara menyeluruh.