WAMENA, tabloidnusantara. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong percepatan pemerataan pembangunan di seluruh cakupan enam provinsi di Tanah Papua guna memacu pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, dalam agenda tatap muka bersama jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (27/9).
Bappenas menggarisbawahi bahwa sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), wilayah seperti Papua Pegunungan membutuhkan penyederhanaan regulasi dan kemudahan sistem perizinan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif, merangsang Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menekan tingkat kemahalan biaya hidup masyarakat pedalaman.
“Pembangunan di Tanah Papua harus lebih merata melalui perencanaan yang matang dan terintegrasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Melalui kerangka Otonomi Khusus, kita dorong kemudahan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam berusaha, bekerja, dan menempuh pendidikan, sekaligus membuka ruang investasi yang ramah guna menopang target pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, di Wamena.
Bappenas menekankan pentingnya memanfaatkan kekhususan regulasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk menjawab tantangan geografis dan konektivitas logistik yang selama ini memicu tingginya harga bahan pokok serta BBM di wilayah pegunungan tengah.
Seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus ditargetkan meningkat hingga 6–7,5 persen pada 2027, Bappenas berkomitmen memperkuat alokasi infrastruktur dan intervensi program pusat agar manfaat hasil pembangunan dirasakan secara adil dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat di kawasan timur Indonesia.