TULUNGAGUNG, tabloidnusantara. Program Makan Bergizi Gratis kembali memakan korban di Tulungagung. Lebih dari 100 siswa SMKN 1 Boyolangu mengalami mual, nyeri perut hingga diare massal usai menyantap menu MBG yang dibagikan siang hari pada Rabu, 16 September 2026.
Kejanggalan muncul dari jeda waktu gejala. Menurut Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tulungagung dr. Aris Setiawan, keluhan baru dirasakan rata-rata pada malam hari atau lebih dari lima jam setelah makanan dikonsumsi.
Pola onset yang terlambat ini menjadi petunjuk penting dalam investigasi epidemiologi untuk membedakan keracunan bakteri dengan gangguan pencernaan biasa.
Dinas Kesehatan Tulungagung bergerak cepat. Pada Kamis, 17 September 2026, petugas melakukan survei epidemiologi di sekolah, mendata siswa yang tidak masuk dan yang mengeluh sakit sejak malam sebelumnya.
Menu yang dikonsumsi hari itu adalah ayam bakar, sambal, lalapan, dan buah. Sampel makanan langsung diamankan dan dikirim ke Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya untuk uji laboratorium.
Tidak hanya makanan, Dinkes juga mengambil sampel air dan feses dari sejumlah siswa terdampak untuk memastikan apakah gangguan kesehatan tersebut murni akibat makanan atau faktor lain.
Hasil laboratorium kini masih ditunggu, namun satu fakta krusial sudah terungkap di hulu. Dapur pemasok makanan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pakisrejo 1, ternyata bukan pemain baru yang bermasalah.
Dapur tersebut sebelumnya sempat disuspend karena belum memenuhi persyaratan operasional dan belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Fakta bahwa dapur yang belum layak masih bisa memasok ribuan porsi ke sekolah menjadi pertanyaan serius soal pengawasan Badan Gizi Nasional di daerah.
Atas temuan itu, Dinkes Tulungagung secara resmi merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Pakisrejo 1 kepada Koordinator Wilayah BGN Tulungagung.
Kepala Dinkes Tulungagung Desi Lusiana Wardani menegaskan fokus saat ini adalah pendataan total korban dan memastikan semua siswa bergejala mendapat penanganan medis.
Sementara dr. Aris menambahkan penghentian operasional diperlukan agar semua pihak bisa fokus pada penyelesaian kasus tanpa ada korban baru.
Kepala Dinkes menegaskan operasional harus dihentikan dulu agar penanganan bisa tuntas. “Saran dari kami, operasional dapur sebaiknya dihentikan lebih dulu, sehingga semua pihak fokus dalam penyelesaian dan penanganan permasalahan ini,” ujarnya.
Kasus di SMKN 1 Boyolangu ini bukan yang pertama di Tulungagung. Sebelumnya kasus serupa pernah terjadi di SMPN 1 Boyolangu pada Oktober 2025.
Berulangnya kejadian dengan pola yang sama menunjukkan program MBG membutuhkan evaluasi sistemik, bukan sekadar penggantian menu. Tanpa audit dapur SPPG yang ketat dan transparansi hasil lab, program yang bertujuan meningkatkan gizi justru berisiko menjadi ancaman kesehatan massal di sekolah.