JAYAPURA, tabloidnusantara. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat sebagai kunci utama untuk membuka keterisolasian masyarakat pedalaman serta menekan angka kemiskinan di Tanah Papua.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta dihadiri Wakil Menteri PU, jajaran Kementerian/Lembaga, serta para Kepala Daerah dari enam provinsi dan 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua di Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Jumat (18/9).
Gubernur Fakhiri menyebut forum ini sebagai momentum strategis untuk menyamakan persepsi antarwilayah pasca-pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), guna mengatasi tujuh isu strategis pembangunan, termasuk ketimpangan antarwilayah, keterbatasan akses layanan publik, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, hingga lambatnya pusat pertumbuhan ekonomi.
“Jika jalur transportasi darat bisa segera terhubung secara menyeluruh, ini akan sangat membantu saudara-saudara kita yang berada di daerah pedalaman. Kehadiran Bapak Menko AHY beserta jajaran kementerian menjadi angin segar agar sinkronisasi program pusat dan daerah melahirkan aksi konkret di lapangan,” ujar Gubernur Matius D. Fakhiri di Jayapura.
Selain infrastruktur fisik, Pemprov Papua mendorong keterkaitan ekonomi hulu-hilir di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Sebagai provinsi induk yang menjadi pusat pendidikan dan ekonomi regional, Papua juga mengharapkan sinergi pendanaan pusat-daerah untuk memperkuat fasilitas publik serta menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua berharap hasil rekomendasi dari Rakor Infrastruktur ini dapat segera ditindaklanjuti dengan pengalokasian program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.