NABIRE, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah secara resmi menetapkan arah kebijakan strategis daerah dengan menempatkan lembaga gereja sebagai mitra utama sekaligus pengawal moral pembangunan.
Komitmen tersebut dikukuhkan melalui dialog interaktif antara Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, bersama para pimpinan lembaga gereja se-Tanah Papua yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Nabire, Senin (14/9).
Pertemuan mendasar ini difokuskan untuk mengurai berbagai dinamika krusial di wilayah Papua Tengah, mulai dari penanganan dampak konflik bersenjata, penanganan pengungsi internal, penyelesaian sengketa adat dan tapal batas, hingga pembenahan pendataan riil Orang Asli Papua (OAP).
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, menjelaskan bahwa Pemprov Papua Tengah memandang sinergi lintas sektor bersama tokoh agama merupakan kunci vital agar pembangunan daerah tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran semata.
“Pembangunan daerah bukan sekadar kalkulasi proyek dan anggaran APBD, melainkan menyangkut keberpihakan, moralitas, dan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov Papua Tengah menempatkan kepemimpinan moral gereja sebagai kompas utama untuk mengawal dan memberikan masukan atas seluruh tata kelola birokrasi pemerintahan,” tegas Emanuel You di Nabire, Selasa (15/9).
Sebagai wujud konkret dari kolaborasi tersebut, Pemprov Papua Tengah menginisiasi pembenahan basis data kependudukan terpadu dengan meminta lembaga-lembaga gereja menyampaikan data akurat jemaat OAP beserta peta penugasan para pelayan jemaat (pendeta, pastor, gembala, dan pewarta).
Data terverifikasi dari struktur gereja hingga tingkat kampung ini akan dijadikan pijakan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyalurkan program intervensi sosial, pemenuhan layanan kesehatan dasar, hingga beasiswa pendidikan agar tepat sasaran.
Pemprov Papua Tengah memastikan seluruh poin masukan serta rekomendasi dari pimpinan gereja telah direkapitulasi untuk diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis Pembangunan Daerah secara komprehensif.