JAYAPURA, tabloidnusantara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menyampaikan laporan evaluasi situasi keamanan serta mendesak penanganan krisis kemanusiaan di Tanah Papua dalam pertemuan khusus bersama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI, Dudung Abdurachman, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (10/9).
Berdasarkan data pemantauan Tim Papua Komnas HAM RI, sepanjang semester pertama tahun 2026 telah terjadi 42 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata yang mengakibatkan 109 orang menjadi korban dengan rincian 59 orang meninggal dunia dan 50 orang mengalami luka-luka. Catatan ini melanjutkan tren konflik dari tahun 2025 yang mencatatkan 97 peristiwa dengan total 119 korban jiwa.
Ketua Tim Papua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa eskalasi konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua telah memicu gelombang pengungsian internal (IDPs) yang tersebar di wilayah Jayapura, Nabire, Mimika, Wamena, Sorong, hingga Teluk Bintuni.
“Komnas HAM mendorong Pemerintah Pusat melalui Kantor Staf Kepresidenan untuk merumuskan kebijakan taktis yang berfokus pada pengurangan intensitas kekerasan serta pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak konflik. Prioritas utama mencakup penjaminan akses pendidikan anak-anak pengungsi, pemukiman yang layak, layanan kesehatan, serta bantuan logistik sosial,” ujar Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9).
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta unsur TNI-Polri.
Merespons paparan Komnas HAM, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman berkomitmen untuk segera menggelar Rapat Koordinasi Terpadu di KSP dengan mengundang kementerian/lembaga teknis terkait, pemerintah provinsi, hingga jajaran pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat penanganan pengungsi dan pemulihan pemenuhan HAM di Papua.