JAKARTA, tabloidnusantara . Badan Gizi Nasional melakukan pemutakhiran besar-besaran terhadap daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 1.653 satuan pendidikan resmi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN Sudaryono menyebut keputusan itu bukan pemotongan sepihak, melainkan koreksi sasaran agar program tepat guna.
Mayoritas sekolah yang dicoret adalah sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah yang telah bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang secara finansial sudah mandiri dan tidak bergantung pada Dana BOS.
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono, Kamis.
Langkah ini diambil setelah BGN berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama untuk memetakan ulang data.
Hasil pendataan mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia, mulai dari sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, hingga lembaga pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total itu, lebih dari 340 ribu satuan pendidikan sudah berjalan menerima layanan MBG. Artinya masih ada sekitar 240 ribu sekolah yang belum tersentuh dan masuk dalam antrean perluasan.
BGN mengaku menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum mendapat layanan. Setiap pengajuan tidak langsung disetujui. Semua harus melalui investigasi dan pemetaan terlebih dahulu agar distribusi sesuai tahapan dan prioritas wilayah.
Sudaryono menegaskan, pemutakhiran ini penting agar perluasan MBG tidak sekadar mengejar jumlah, tetapi juga menyasar yang paling membutuhkan.
Dengan mencoret sekolah yang sudah mampu mandiri, anggaran dan dapur MBG bisa dialihkan untuk menjangkau daerah tertinggal, sekolah negeri, dan pesantren yang selama ini belum kebagian.
Kebijakan ini sekaligus menjawab kritik bahwa MBG rawan salah sasaran. Ke depan, uji petik di lapangan akan menjadi penentu apakah pemutakhiran data ini benar-benar membuat makanan bergizi sampai ke anak yang paling membutuhkan, bukan berhenti di sekolah yang sebenarnya sudah punya dapur sendiri.
