JAKARTA, tabloidnusantara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti memerintahkan sekolah-sekolah yang terdampak parah erupsi Gunung Anak Krakatau untuk segera beralih ke Pembelajaran Jarak Jauh. Keputusan itu diumumkan dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau yang digelar secara daring di Jakarta, Minggu.
Menurut Abdul Mu’ti, kebijakan PJJ secara daring wajib diterapkan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi agar kegiatan belajar tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan. “Di daerah yang terdampak cukup berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring, atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring,” ujarnya.
Fokus penerapan PJJ diarahkan ke sejumlah daerah yang saat ini diselimuti abu cukup tebal. Sebut saja Kabupaten Serang di Banten, serta Kabupaten Tanggamus, Kota Bandar Lampung, dan Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Pemerintah daerah di wilayah-wilayah itu diminta segera menyesuaikan skema belajar agar siswa tidak perlu keluar rumah di tengah kondisi udara yang belum stabil.
Untuk daerah yang tingkat paparannya masih tergolong aman, sekolah tetap diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Namun Abdul Mu’ti menekankan syaratnya sangat ketat. Seluruh aktivitas wajib dilakukan di dalam ruangan dengan pintu dan jendela tertutup, siswa diwajibkan memakai masker, dan kegiatan di luar kelas untuk sementara ditiadakan. “Pembelajaran dapat tetap diselenggarakan di sekolah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, tidak melaksanakan kegiatan di luar kelas, menutup pintu, jendela, dan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan keselamatan bagi seluruh murid,” katanya.
Selain aspek kesehatan, durasi belajar juga diberi kelonggaran. Sekolah tidak harus menjalankan jam pelajaran penuh seperti kondisi normal. Guru juga diminta menyelipkan materi pendidikan kebencanaan di setiap pertemuan agar siswa memahami cara melindungi diri dan tetap tenang menghadapi situasi darurat.
Terkait lamanya PJJ diberlakukan, Abdul Mu’ti menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang paling memahami peta sebaran abu di lapangan. Ia mencontohkan Jakarta yang sudah menetapkan pembelajaran daring mulai besok, maka aturan itu harus diikuti seluruh sekolah di ibu kota. Untuk daerah lain yang belum mengeluarkan keputusan, ia mendesak agar segera memberikan kepastian kepada orang tua dan masyarakat.
Hingga saat ini, kata Abdul Mu’ti, belum ada laporan korban jiwa dari kalangan siswa maupun guru, dan belum ditemukan kerusakan infrastruktur sekolah di Banten maupun Lampung. Meski demikian ia menegaskan pemerintah tidak akan mengambil risiko. “Keselamatan dan kesehatan warga sekolah tetap menjadi prioritas utama pemerintah,” tegasnya.