WAMENA, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta masyarakat tidak menjadikan bantuan beras sebagai tumpuan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Warga didorong kembali mengolah kebun dan menanam sejak sekarang untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan dalam beberapa bulan ke depan.
Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan imbauan tersebut saat menghadiri penjaringan aspirasi masyarakat di Hitigima, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu (5/9/2026).
Ones menegaskan bantuan pangan pemerintah hanya bersifat sementara untuk membantu masyarakat melewati kondisi sulit. Menurutnya, ketahanan pangan jangka panjang harus dibangun dari kemampuan masyarakat menyediakan bahan makanan secara mandiri.
“Beras bantuan jangan dijadikan makanan utama. Itu hanya bantuan sementara. Masyarakat harus kembali membuka kebun dan menanam, karena lima bulan ke depan kita harus sudah memikirkan ketersediaan makanan sendiri,” tegas Ones.
Ia mengingatkan kondisi pertanian di wilayah pegunungan saat ini menghadapi tekanan akibat cuaca ekstrem. Kekeringan dan suhu panas disebut telah berdampak terhadap tanaman ubi jalar yang selama ini menjadi salah satu sumber pangan utama masyarakat.
“Kalau kita tidak mulai bekerja hari ini, nanti empat sampai lima bulan ke depan kita bisa menghadapi kesulitan pangan,” katanya.
Menurut Ones, kerusakan tanaman pangan harus segera direspons dengan penanaman kembali. Pasalnya, persediaan pangan yang tersedia saat ini terus dikonsumsi, sementara pertumbuhan tanaman baru terkendala kondisi lahan yang kering.
“Ubi yang sedang dimakan sudah banyak yang rusak, sementara tanaman baru juga sulit tumbuh karena kondisi panas dan kering,” ujarnya.
Mantan Bupati Yahukimo itu meminta masyarakat tidak hanya menunggu distribusi bantuan pemerintah. Bantuan beras, kata dia, harus ditempatkan sebagai penyangga kebutuhan selama masyarakat memulihkan kembali produksi pangan dari kebun.
“Jangan sampai kita hanya menunggu bantuan datang, tetapi tidak menyiapkan sumber makanan sendiri,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah tetap akan memberikan dukungan, namun masyarakat harus mengambil peran dalam menjaga keberlanjutan pangan keluarga.
“Pemerintah akan membantu, tetapi masyarakat juga harus mengambil bagian. Kebun adalah sumber kehidupan orang pegunungan. Kita harus menjaga dan menghidupkan kembali budaya berkebun,” sambung Ones.
Selain mendorong penguatan produksi pangan, Ones meminta penyaluran bantuan beras dilakukan secara adil dan tidak terpusat pada wilayah tertentu. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan harus masuk dalam pendataan penerima bantuan.
“Bantuan boleh datang hari ini, tetapi kebun harus tetap hidup untuk kebutuhan kita besok,” tegasnya.
Pemerintah daerah kini mengoordinasikan pendataan penerima bantuan beras sesuai regulasi pemerintah pusat agar distribusi tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Bagi Pemprov Papua Pegunungan, keberhasilan menghadapi ancaman krisis pangan tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan. Ukuran utamanya adalah kemampuan masyarakat kembali memproduksi pangan sendiri dan menjaga kebun tetap produktif secara berkelanjutan.