SORONG, tabloidnusantara. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menyerukan komitmen tegas kepada pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperketat perlindungan hutan serta mempercepat pengakuan hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua. Imbauan tersebut disampaikan saat membuka gelaran Papeda Summit 2026 di Kota Sorong, Rabu (2/9), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta jajaran delegasi.
Gubernur Elisa Kambu menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan di Papua tidak boleh hanya diukur dari angka investasi atau megaproyek infrastruktur, melainkan dari keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Pembangunan Tanah Papua harus dilihat dari apakah masyarakat semakin sejahtera, anak-anak Papua memperoleh masa depan yang lebih baik, masyarakat adat semakin kuat menjaga wilayahnya, serta hutan, laut, dan sungai tetap lestari untuk diwariskan kepada generasi berikutnya,” tegas Gubernur Elisa Kambu di Sorong.
Gubernur PBD menyoroti tingginya tekanan terhadap ekosistem hutan Papua akibat eksploitasi skala besar. Pihaknya mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat penetapan status Hutan Adat guna memberikan kepastian hukum serta posisi tawar yang kuat bagi masyarakat adat dalam mengelola dan menjaga wilayah kelola mereka.
Papeda Summit 2026 yang berlangsung pada 2–4 September 2026 di Kota Sorong mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”. Forum kolaboratif ini diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis kelestarian alam dan budaya lokal.