JAKARTA, tabloidnusantara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belum menutup pintu bagi pedagang Pasar Kramat Jati yang belum kebagian lapak. Di tengah proses penataan kawasan yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad, Pemprov DKI menyiapkan satu lokasi tambahan tak jauh dari Pasar Kramat Jati agar tak ada pedagang yang terlempar.
Saat meninjau langsung ke lokasi pada Selasa (1/9), Pramono menyebut jumlah pedagang yang terdampak penataan mencapai sekitar 614 hingga 640 orang. Angka itu terlalu besar untuk ditampung hanya di dua titik yang sudah disiapkan sebelumnya.
Sebagian besar sudah mendapat kepastian tempat. Ratusan pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kramat Jati Sektor 7. Kelompok pedagang ikan diarahkan ke Lokasi Binaan Kramat Jati. Sementara pedagang kue mendapat giliran di Lokbin Cililitan, dan sebagian lainnya akan mengisi pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.
Masalahnya, setelah semua titik itu diisi, masih ada yang tersisa. Keterbatasan ruang membuat Pemprov harus berpikir cepat.
“Kita sudah punya alternatif tempat. Tidak jauh dari kawasan Kramat Jati. Saya sudah sampaikan ke Pak Muhtarom untuk segera digunakan,” kata Pramono.
Ia berharap lokasi tambahan itu bisa segera dibenahi. Menurutnya, begitu tempat itu siap, persoalan kekurangan lapak yang sejak awal dikhawatirkan pedagang akan selesai.
Proses percepatan itu langsung diuji di depan Pramono. Saat ditanya berapa lama persiapan dibutuhkan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM DKI Jakarta, Muhtarom, awalnya menyebut waktu dua bulan. Jawaban itu ditolak mentah-mentah oleh Gubernur.
“Namanya juga pedagang pasti nawarlah. Tiga minggu, ya? Semua dengar lho, ya,” timpal Pramono di hadapan pedagang dan petugas.
Target tiga minggu itu menjadi penanda keseriusan Pemprov. Penataan Kramat Jati bukan sekadar memindahkan orang. Tujuannya jelas, mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik yang selama puluhan tahun tergerus lapak dan aktivitas jual beli.
Bagi Pramono, ini bukan proyek biasa. Kawasan Kramat Jati sudah hidup sebagai pusat perdagangan sejak awal 1970-an. Membongkar kebiasaan 50 tahun tidak bisa dilakukan dengan pendekatan keras semata. Karena itu selain menyediakan tempat, Pemprov juga sudah lebih dulu membebaskan retribusi selama enam bulan bagi pedagang yang direlokasi ke lokasi binaan.
Kini bola ada di tangan Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar Jaya. Tiga minggu ke depan akan menjadi batas waktu untuk membuktikan apakah Pemprov benar-benar bisa menuntaskan penataan tanpa meninggalkan satu pun pedagang.