JAKARTA, tabloidnusantara. Jakarta Timur tak pernah tidur saat fajar. Truk sayur, karung beras, dan teriakan harga sudah menggema di Pasar Induk Kramat Jati jauh sebelum matahari naik. Di tengah denyut itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno datang bukan hanya untuk bersalaman. Selasa, 1 September 2026, ia menyaksikan langsung 100 pedagang menandatangani akad kredit massal, pintu pertama dari upaya memperluas akses permodalan di pasar terbesar se-Asia Tenggara itu.
“Ini penting sekali, karena pedagang membutuhkan kepastian modal kerja untuk menjaga keberlangsungan usaha,” kata Rano di sela acara. Bagi dia, pasar induk bukan sekadar tempat transaksi. Ia adalah urat nadi ekonomi kerakyatan Jakarta yang menopang ribuan keluarga.
Pembiayaan yang digulirkan kali ini tidak main-main. Skemanya dua jalur, Kredit Usaha Rakyat dan Non-KUR, dengan plafon hingga Rp500 juta per pedagang. Artinya pedagang kecil bisa bertahan, pedagang menengah bisa ekspansi. Bank Jakarta menggandeng Perumda Pasar Jaya sebagai jembatan agar prosesnya tidak berbelit dan sampai ke orang yang tepat.
Angkanya sudah mulai bergerak. Dari lebih dari 5.000 pelaku usaha yang setiap hari hilir mudik di Kramat Jati, 167 pedagang sudah lebih dulu menerima suntikan dana dengan total sekitar Rp48 miliar. Rano berharap angka itu bukan titik akhir, melainkan pemantik. Semakin banyak pedagang yang berani masuk ke pembiayaan formal, semakin kecil ruang bagi jeratan rentenir dan pinjaman berbunga mencekik.
Namun Rano tidak ingin euforia modal menutupi hal yang lebih mendasar. Di hadapan para pedagang ia mengingatkan, uang saja tidak cukup.
“Pasti akan ada dialog antara pihak bank dengan pedagang untuk saling membantu manajemen agar usaha lebih berkembang,” ujarnya. Literasi keuangan dan pencatatan yang rapi disebutnya sebagai kunci agar pinjaman tidak habis untuk kebutuhan konsumtif, melainkan diputar menjadi dagangan, gudang, dan armada yang lebih besar.
Optimisme itu beralasan. Ketika modal kerja tersedia dan dikelola dengan benar, dampaknya berantai. Stok bisa lebih banyak, harga bisa lebih stabil, dan kesejahteraan pedagang ikut terangkat. Itu sebabnya Pemprov DKI menargetkan model Kramat Jati bisa ditiru di pasar-pasar lain di Jakarta.
Hari itu, di bawah tenda akad kredit, 100 tanda tangan bukan hanya soal utang. Itu janji baru: bahwa negara hadir bukan dengan wacana, tapi dengan modal yang bisa dihitung, dikelola, dan ditumbuhkan. Dan di Pasar Induk Kramat Jati, janji itu mulai dibayar lunas sejak fajar.