JAKARTA, tabloidnusantara. Rencana pemerintah membatasi pembelian gas elpiji 3 kg berdasarkan desil kesejahteraan memicu penolakan. Warga menilai sistem itu belum siap dan justru menjerat kelompok menengah bawah yang datanya salah.
Penolakan paling keras datang dari Jakarta Selatan. Rany, 28, ibu satu anak, kaget saat namanya masuk desil 10 — kategori 10% warga paling sejahtera.
“Jelas enggak setuju, kasihan enggak sih yang miskin makin miskin,” kata Rany, Sabtu (29/8).
Ia keberatan karena faktanya tidak punya rumah maupun kendaraan.
“Enggak setuju desil 10, karena saya saja tidak terdaftar memiliki rumah ataupun kendaraan,” sambungnya.
Rany juga mengaku belum pernah didata petugas sensus ekonomi 2026.
Bagi Rany, harga elpiji 3 kg sekitar Rp 20.000 sangat krusial untuk menekan pengeluaran dapur.
Hal senada disampaikan Rike, 50. Meski masuk desil 10, ia mengaku belum pernah menerima bansos karena kondisi ekonominya masih menengah ke bawah.
“Kalau saya sih enggak setuju, karena desil warga enggak semuanya akurat,” ujarnya.
Apriyani juga bernasib sama. Masuk desil 10 meski ekonomi belum mapan. “Belum ada petugas sensus ekonomi 2026 yang datang ke rumahnya,” katanya sambil mempertanyakan dasar penetapan.
Data jadi pangkal masalah
Pemerintah berencana mengunci pembelian elpiji 3 kg bersubsidi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. Tujuannya: subsidi lebih tepat sasaran.
Namun di lapangan, warga kompak menyebut data desil masih meleset. Tanpa verifikasi lapangan, kebijakan ini rawan mencoret orang yang sebenarnya berhak.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, membenarkan alasan di balik pembatasan. Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8), ia menyebut realisasi penyaluran elpiji 3 kg sudah tembus 8,677 juta metrik ton sepanjang 2026.
Angka itu melampaui kuota di APBN 2026 yang hanya sekitar 8 juta MT.
“Memang kalau kita perhatikan bahwa di tahun 2025 kemarin juga sudah ada penyesuaian untuk prognosa dan untuk tahun 2026 ini memang prognosanya itu sebesar 8,6 juta ton elpiji,” kata Laode.
Pemerintah masih bahas dengan BPS dan Pertamina. Kebijakan final belum diketok. Pemerintah masih akan membahas skema pembelian berdasarkan desil bersama BPS dan PT Pertamina Persero.
Tensi tinggi muncul karena elpiji 3 kg adalah kebutuhan pokok jutaan rumah tangga. Jika sistem desil dipaksakan tanpa perbaikan data, risikonya: subsidi tidak tepat sasaran, dan warga rentan justru kehilangan akses.
Di tengah selisih kuota 600 ribu ton lebih, pemerintah ditekan dua sisi. Di satu sisi harus menghemat anggaran. Di sisi lain, tidak boleh membuat “yang miskin makin miskin” seperti yang dikhawatirkan Rany.