GORONTALO, tabloidnusantara. Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam JAPESDA turun langsung ke Desa Bajau, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Mereka mendorong kepastian wilayah tangkap melalui pemetaan partisipatif agar ekonomi masyarakat Bajo tidak lagi digantung pada ketidakpastian hukum.
Bagi komunitas pesisir, kepastian atas laut yang setiap hari mereka jelajahi adalah soal hidup dan mati. Tanpa itu, akses untuk mencari nafkah dan mempertahankan budaya terancam.
Divisi Advokasi dan Kebijakan JAPESDA Zulfianto Biahimo mengatakan penguatan dimulai dari kapasitas masyarakat. Di Desa Bajau Jumat kemarin, JAPESDA memfasilitasi pembentukan kelompok khusus yang fokus mendorong hak-hak tenurial masyarakat Bajo.
Langkah utamanya adalah pemetaan wilayah secara partisipatif. Masyarakat sendiri yang menggambar batas laut tempat mereka menangkap ikan, termasuk kawasan yang punya nilai adat dan sejarah.
”Yang lebih tahu soal wilayah sekitar, wilayah pemanfaatan maupun wilayah adat adalah masyarakat di tingkat tapak. Karena itu kami memfasilitasi masyarakat untuk membuat peta sendiri, termasuk peta yang mencakup hak tenurial masyarakat Bajo,” ujar Zulfianto.
Bagi JAPESDA, pengetahuan lokal itu adalah data paling valid. Selama ini nelayan Bajo sudah turun-temurun memanfaatkan titik-titik laut tertentu. Namun tanpa pengakuan resmi, wilayah itu rawan diklaim pihak lain atau tergerus kebijakan yang tidak berpihak.
Persoalan hak tenurial di Desa Bajau tidak hanya soal laut. Zulfianto menyoroti kondisi rumah warga yang sebagian besar berdiri di atas laut. Status kepemilikan rumah beserta wilayah di bawah dan sekitarnya masih abu-abu. Hal ini menghambat warga mengakses bantuan ekonomi dan program pemberdayaan secara mandiri.
”Pengakuan terhadap hak kepemilikan rumah beserta wilayahnya juga menjadi bagian yang kami dorong melalui kegiatan ini,” katanya.
Di sisi lain, JAPESDA juga menekankan tata kelola penangkapan ikan yang berkelanjutan. Masyarakat didorong menjaga ekosistem laut dan terumbu karang agar sumber daya tetap ada untuk generasi berikutnya.
Nelayan Desa Bajau Ain Badu mengaku pelatihan pemetaan membuka wawasan baru. Ia menyebut ada tujuh titik laut yang selama ini menjadi wilayah tangkap utama nelayan setempat. Proses ini sudah berjalan lima kali dan melibatkan aparat desa, warga, hingga karang taruna.
”Kami mendapatkan pengetahuan baru tentang pemetaan wilayah tangkap untuk nelayan mengambil ikan,” kata Ain.
Keterlibatan lintas unsur ini, menurut Ain, membuat pemahaman tentang batas pesisir jadi lebih merata. Warga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tapi punya peta dan narasi bersama.
Upaya ini akan dilanjutkan melalui Sekolah Advokasi Pesisir Sadar. Program itu menyasar anak muda pesisir agar mampu mengidentifikasi persoalan, melakukan advokasi, dan memperjuangkan hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.