JAYAPURA, tabloidnusantara. Pemerintah Provinsi Papua bergerak cepat mematangkan langkah pencegahan dan penanggulangan potensi kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah antisipasi terpadu ini disepakati dalam rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda merespons laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai ancaman musim kemarau ekstrem yang diproyeksikan berlangsung hingga November 2026.
Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota wajib melakukan tindakan pencegahan dini guna meminimalisasi munculnya titik api (hotspot).
“Kita harus mengambil langkah cepat dan berkolaborasi sejak awal. Faktor angin kencang di musim kering dapat mempercepat penyebaran api, sehingga deteksi dan penanganan dini di lapangan menjadi kunci utama agar kebakaran tidak meluas,” ujar Gubernur Matius Fakhiri usai rapat koordinasi di Jayapura, Rabu (26/8).
Gubernur memaparkan bahwa jajaran prajurit TNI dan Polri di wilayah Papua siap dikerahkan ke garis depan untuk memperkuat penanganan lapangan apabila terjadi eskalasi karhutla maupun krisis air bersih.
Selain kesiapan personel, pemanfaatan armada water cannon milik TNI-Polri akan dioptimalkan sesuai kebutuhan darurat di masyarakat.
“Armada water cannon memiliki fungsi ganda yang sangat vital saat ini. Jika terjadi kekeringan, kendaraan tersebut dapat kita operasikan untuk menyalurkan pasokan air bersih bagi warga. Sebaliknya, jika terjadi karhutla, unit tersebut langsung dikerahkan untuk menyemprot lahan yang terbakar,” tegas Fakhiri.
Mengingat potensi cuaca panas dan kering diperkirakan bertahan hingga tiga bulan ke depan, Gubernur mengimbau seluruh lapisan masyarakat serta pelaku usaha agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Pemprov Papua juga menginstruksikan para bupati dan wali kota untuk segera menggelar koordinasi tingkat daerah bersama komando kewilayahan TNI-Polri guna memastikan kesiapsiagaan tanggap darurat berjalan serentak di seluruh wilayah Papua.