KULON PROGO, tabloidnusantara. Data BPS melompat dari Desil 1 ke Desil 9. Karena itu, beasiswa KIP Luki pupus dan UKT Rp15 juta harus dibayar tunai. Di atas kertas dia “mampu”. Di kenyataan dia masih mengayuh.
Timbul, 49, tukang becak motor asal Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo, seminggu terakhir hidupnya dibalikkan angka. Status desil kesejahteraannya di data pemerintah tiba-tiba meloncat dari Desil 1, termiskin, ke Desil 9, tergolong mampu.
Akibatnya, putra sulungnya, Luki Arya Wijaya, mahasiswa baru Teknik Mesin UNY, terancam kehilangan KIP Kuliah dan keringanan UKT. Tagihan semester pertama Rp15 juta kini menggantung. Baru separuh yang kebayar, hasil patungan ayah dan tabungan uang saku anak.
“Saya bingung. Anak saya mau cari keringanan, dicek di balai desa desilnya malah naik,” kata Timbul lirih, Senin (24/8).
Verifikasi Datang, Luka Tetap Ada
BPS DIY akhirnya turun. Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyebut sudah memverifikasi.
Timbul punya 3 anggota keluarga, 2 anak. Naik bentor mangkal di Malioboro. Punya usaha ayam skala kecil. Punya motor. Dan rumah berkeramik yang disebut milik sendiri.
“Becaknya bentor. Terus juga punya usaha ayam. Yang kecil-kecilan di situ, tetapi ada penghasilan,” ujar Endang.
Soal rumah, narasi BPS dan Timbul bertabrakan.
Menurut BPS, milik sendiri.
Menurut Timbul, rumah orang tua yang sudah meninggal, belum dibagi waris, milik 7 bersaudara.
“Ini kan masih rumah keluarga,” katanya.
Soal “usaha ayam”, saat didatangi wartawan, yang ada hanya kandang kecil di samping rumah. Bukan peternakan.
Endang menegaskan BPS tidak mencari siapa yang salah. Data datang dari kementerian, data administrasi, dan survei. Jika ada yang tidak sesuai, masyarakat bisa memutakhirkan lewat Cek Bansos, SIKS-NG, WA Center, call center, atau DTSEN. “Harus jujur, sehingga kita dapat data yang baik,” katanya.
Ia menyebut ini kelemahan Proxy Means Test. “Namanya sistem. Pendata manusia, yang mengisi manusia. Jadi ada inklusif dan eksklusif error. Kita lakukan verifikasi,” ujarnya.
Harga Sebuah Kesalahan Data
Bagi negara ini mungkin hanya “error sistem”. Bagi keluarga Timbul ini soal masa depan.
Luki masuk UNY jalur mandiri. Cita-cita sejak kecil. Hari ini dia tetap berangkat kuliah, tapi dengan beban: pelunasan Rp15 juta harus selesai Desember. Beasiswa KIP tertutup karena stempel Desil 9.
Bayangkan logikanya: karena dinilai punya bentor, motor, dan rumah keramik warisan, seorang anak kehilangan hak untuk dibantu. Padahal aset itu tidak menghasilkan cukup untuk membayar UKT satu semester.
Ini bukan soal Timbul malas mengadu. Ini soal sistem yang mengukur kemiskinan dari kepemilikan barang, bukan dari kemampuan membayar pendidikan tinggi.
“Harapannya kembali normal desil saya. Jadi kalau mau mengajukan beasiswa atau KIP itu mudah-mudahan bisa,” pinta Timbul.
Kasus ini menyingkap rapuhnya validitas data. Ketika data administrasi bentrok dengan realita di lapangan, yang pertama dirugikan adalah warga paling bawah yang tidak punya akses untuk protes cepat.
Dampaknya juga langsung dan nyata. Satu klik perubahan desil bisa memutus akses pendidikan. Di saat negara bicara SDM unggul, sistem bansosnya justru bisa menjegal anak berprestasi dari keluarga prasejahtera.
Yang lebih mengkhawatirkan, solusi datang reaktif. Verifikasi baru jalan setelah kisah ini mencuat dan setelah anak sudah terlanjur daftar mandiri. Padahal proteksi seharusnya terjadi sebelum data dipakai untuk mencoret hak seseorang.
BPS berjanji mencari solusi dan akan verifikasi ulang agar bantuan tepat sasaran. Pertanyaannya kini: berapa banyak “Timbul” lain yang datanya naik diam-diam, dan anaknya turun dari kampus tanpa suara?
Di Ngentakrejo, becak motor Timbul masih terparkir. Di UNY, Luki masih duduk di bangku kuliah. Keduanya menunggu negara memutuskan, mau percaya angka, atau percaya manusia.