JAKARTA, tabloidnusantara. Istana meluruskan kabar yang viral di media sosial. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menunjuk pengusaha tambang asal Kalimantan, Haji Isam, sebagai koordinator pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Pernyataan itu disampaikan Prasetyo untuk meredam narasi yang ramai dibicarakan netizen usai kunjungan Prabowo ke titik karhutla di Kalbar dan Kalteng, Sabtu (22/8).
“Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ,” tegas Prasetyo.
Beberapa hari terakhir, nama Haji Isam mendadak dikaitkan dengan penanganan karhutla Kalimantan. Di media sosial beredar narasi bahwa Prabowo menunjuk “juragan sawit dan tambang” itu langsung untuk memimpin pemadaman.
Narasi itu memicu protes. Banyak netizen mempertanyakan relevansi pengusaha tambang dan sawit mengurus karhutla yang justru kerap dikaitkan dengan pembukaan lahan.
Prasetyo meluruskan: pemerintah sudah menunjuk pejabat setingkat menteri untuk jadi koordinator di tiap wilayah.
“Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah… Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya,” ujarnya.
Penegasan Mensesneg muncul sehari setelah Prabowo meninjau langsung karhutla di Pangkalan TNI AU Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.
Dalam rapat, Prabowo mendapat laporan adanya ribuan titik panas. Ia langsung berdiskusi dengan BPBD Kalteng dan menanyakan kebutuhan alat pemadam.
Kepala BPBPK Kalteng Ahmad Toyib melaporkan empat helikopter water bombing sudah beroperasi di Kalteng. Prabowo kemudian mengecek apakah jumlah itu cukup untuk memadamkan api yang terus meluas.
Isu penunjukan Haji Isam menyorot dua hal: pertama, sensitivitas publik terhadap keterlibatan korporasi dalam bencana lingkungan. Kedua, kecepatan hoaks dan narasi liar menyebar saat bencana terjadi.
Istana memilih memotong lebih awal. Dengan menegaskan koordinator tetap pejabat negara, pemerintah ingin menjaga akuntabilitas dan rantai komando penanganan bencana tetap jelas.
Hingga kini, operasi pemadaman di Kalbar dan Kalteng masih berlangsung dengan dukungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan. Pemerintah pusat menyatakan pembagian tugas wilayah sudah diatur agar respons lebih cepat dan tidak tumpang tindih.